Pipa transper minyak mentah ini, kata dia memang menjadi objek fital yang harus diakui, bahwa kondisinya sudah cukup tua.

"Kalau ada kebocoran ya kita tangani semaksimal mungkin. Namun kondisi bocor di KM 70 Dayun ternyata membuat terjadi pembekuan di dalam pipa, sehingga minyak yang dikirim tidak berjalan justru kembali ke tanki penampungan di Zamrud," katanya.

SKK Migas Diminta Awasi

Nasir Day mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengawasi BSP dengan ketat termasuk mengukur potensi kerugian akibat insiden itu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, demikian Nasir, SKK Migas harus memastikan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama berjalan dengan baik.

"Pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara harus tepat dan maksimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dan rakyat," katanya.

Dengan demikian, kata Nasir, SKK Migas harus mengawasi masalah BSP dengan cermat, karena satu hari saja terganggu atau berkurang produksinya, maka negara dirugikan termasuk pemegang saham.

"Jadi managemen harus ditegur, jangan ada tolerasi atas kelalaian yang merugikan negara dan rakyat ini," katanya.

Provinsi Ambil Alih

Untuk diketahui, saat ini wilayah eksplorasi dan eksploitasi migas BSP mencakup lima kabupaten/kota meliputi Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Bengkalis.

Kendati demikian, hasil penelusuran RiauBook.com, selain Pemkab Siak, pemegang saham PT BSP adalah Pemerintah Provinsi Riau, Pemkab Pelalawan, Kampar, Bengkalis, dan Kota Pekanbaru.

Saat ini pemegang saham mayoritas BSP adalah Pemkab Siak yakni sebesar 72,29 persen, sementara Pemprov Riau hanya 18,07 persen.

Sisanya Pemerintah Kabupaten Kampar 6,02 persen, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41 persen dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen.

"Dengan adanya insiden tersebut, maka sudah saatnya pengelolaan BSP itu diambil alih pemerintah provinsi agar kontrolnya lebih maksimal," kata Nasir.

Mengulas sejarahnya, demikian Nasir Day, Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP) dulu pada 1999 diperjuangkan untuk dikelola oleh Pemprov Riau, karena memang wilayah garapannya meliputi sejumlah kabupaten/kota.

"WK CPP itu awalnya diperebutkan oleh masyarakat Riau untuk pemerataan kesejahteraan di Riau. Ada banyak tokoh yang memperjuangkan blok migas itu, dan sampai sekarang mereka masih hidup," katanya.

Seperti Nawasir Kadir, Nasrun Effendi, Makmur Hendrik, Azlaini Agus dan DR.drh. Chaidir, menurut Nasir mereka adalah tokoh sekaligus pelaku sejarah dalam merebut CPP Blok.

"Dari insiden ini, kita akhirnya sadar bahwa memang idealnya BSP itu diambil alih oleh Pemprov Riau. Tujuannya juga agar pengelolaannya maksimal dan pembagian hasilnya merata untuk Riau," demikian Nasir Day. (fzr)