RIAUBOOK.COM - 'Perampasan' harta kekayaan para pejabat dan mantan pejabat BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang saat ini gabung ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan Palmco harus dilakukan untuk mengurangi beban utang perusahaan itu yang mencapai triliunan rupiah.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Dharma Andigha Bogor, Raden Adnan, S.H., M.H mengatakan itu lewat telekomunikasi akhir pekan lalu, Sabtu (10/2/2024).

"Kasusnya sama saja dengan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun yang diungkap dari gaya hidup hedon keluarganya di media sosial," kata Adnan.

Menurut dia, PTPN V selama beroperasi sejak tahun 1996 telah memiliki banyak persoalan, kondisi itu utamanya disebabkan maraknya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) para pejabatnya.

"Bukan rahasia umum lagi, PTPN V itu seperti perusahaan keluarga, bahkan banyak jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang memiliki beking orang dalam," katanya.

Adnan meyakini, di tubuh perusahaan BUMN itu banyak praktik korupsi yang menguntungkan para pejabatnya dan sangat merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Adnan sebaiknya masuk untuk melakukan 'bersih-bersih' ke dalam perusahaan itu bahkan menelusuri harta kekayaan para pejabat dan mantan pejabatnya.

"Saya yakin banyak 'Rafael-Rafael' di PTPN V yang membuat perusahaan itu kemudian mengalami situasi yang sulit. KPK bisa menelusuri harta kekayaan dan aset para pejabat dan mantan pejabatnya, lakukan pembuktian terbalik dan perampasan untuk mengurangi beban utang yang perusahaan tanggung," katanya.

Sebelumnya NGO Reformasi Energi Riau (RER) menemukan banyaknya indikasi dugaan korupsi di dalam tubuh PTPN V sejak awal berdiri ditahun 1996.

RER menduga indikasi korupsi terjadi mulai dari pengembangan atau perluasan lahan perkebunan sawit lewat program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan dugaan banyaknya lahan perusahaan yang diserobot oleh kalangan pejabat dan mantan bejabat PTPN V mulai pada tingkat Asisten, Manager, Kepala Urusan, Kepala Bagian, hingga General Manager (GM) bahkan direksi terdahulu.

Profile PTPN V

Dari penelusuran RiauBook.com, PTPN V pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2014 sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III yang mengalihkan 90 persen saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN III.
Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai Champion.

Perubahan Anggaran dasar terakhir dituangkan dengan Akta No. 12 tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat Nomor: AHU-0056202.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.

Perusahaan per November 2019 memiliki kebun inti sawit dengan total luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan juga memiliki kebun inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha.

Erick Mencium

Menteri BUMN Erick Tohir sebelumnya pada tahun 2021 mengaku telah mencium aroma korupsi tersembunyi di tubuh PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN.

PTPN III selaku induk holding perkebunan perusahaan plat merah ia sebut memiliki utang hingga Rp43 triliun, termasuk di dalamnya PTPN V.

"Utang Rp43 triliun adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung yang harus dibuka dan ditutup yang melakukan ini," kata Erick.

Dalam laporan tahunan PTPN 2019, total liabilitas mencapai Rp77,65 triliun atau naik 16,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Utang tersebut terdiri atas utang jangka panjang sebesar Rp41,28 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp36,37 triliun. Jika dilihat lebih jauh, anak-anak perusahaan PTPN memiliki utang yang beragam.