RIAUBOOK.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, pada tahun 2023 hutan alam di Riau hanya menyisakan 1.377.884 hektare dengan laju deforestasi yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Sepanjang tahun 2023, Riau kehilangan hutan alam seluas 20.698 ha. Angka ini lebih luas dari rata-rata defortasi pertahun dalam lima tahun terakhir," kata Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even lewat pesan elektronik yang diterima RiauBook.com beberapa waktu lalu.

Dia katakan, peningkatan laju deforestasi tahun 2023 ini disebabkan oleh aktivitas korporasi HTI, perkebunan sawit dan cukong-cukong yang merambah hutan alam.

Ancaman kehilangan hutan alam di Riau menurut dia akan terus meningkat, hal ini disebabkan oleh hubungan mesra pemerintah dan korporasi dengan diterbitkannya UU CK.

"Salah satu ketentuan yang diubah dan ditambahkan oleh UU tersebut dalam UU Nomor 18/2013 adalah Pasal 110A dan 110B," katanya.

Kedua aturan itu menurut dia memberi karpet merah bagi perusahaan kelapa sawit yang beraktivitas dalam kawasan hutan untuk dilegalkan aktivitas budidayanya.

"Kebijakan ini akan menstimulus laju kuasa investasi. Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit," lanjut kata dia.

Keputusan Menteri Petanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia menyebut luas kebun kelapa sawit di Indonesia 16,38 juta hektare.

Dari dua puluh enam provinsi yang diidentifikasi, menurut dia Riau merupakan provinsi yang mempunyai tutupan kelapa sawit paling luas di Indonesia.

Riau kata dia mempunyai 3,39 juta hektare luas tutupan kelapa sawit atau setara 20,68 persen dari luas total tutupan kelapa sawit secara nasional.

Sumber data lain, seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) pada 2020 menyebut luas kebun kelapa sawit di Riau jauh lebih luas.

P3ES menyebut luas kebun kelapa sawit di Riau 4,17 juta hektare.

Merujuk data P3ES, kelapa sawit merupakan komoditi yang paling luas menggunakan lahan di Riau.

Luas perkebunan kelapa sawit di Riau setara dengan 47,92% dari total luas daratan Riau.

Besarnya penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Riau menurut para akademisi tidak lepas dari kebijakan penegakan hukum yang tidak tegas.

Hal it lu yang kemudian mengakibatkan beragam persoalan, seperti aktivitas ilegal di kawasan hutan, pencemaran, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik agraria dan sumber daya alam.

"Tidak dapat dibantah, persoalan ini lahir karena sikap abai negara yang membiarkan pelanggaran demi pelanggaran salah satu aktivitas bisnis ekstraktif terbesar ini," katanya.

Bukan berupaya memperbaiki dan melahirkan efek jera, katanya negara malah memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan aktivitas perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan.

Insentif itu dilaporkan berupa menghapus pertanggungjawaban pidana aktivitas usaha, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di kawasan hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK) merupakan biang persoalan legalisasi tersebut.

Norma dari undang-undang ini menurut para akademisi temasuk aturan turunannya lebih luas dari cakupan penghapusan pertanggungjawaban pidana kegiatan perkebunan yang diatur oleh aturan sebelumnya.

Terbitnya UU CK merupakan asal muasal lahirnya ketentuan Pasal 110A dan 110B dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Untuk mengimplementasi insentif Pasal 110A dan Pasal 110B, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan data dan informasi terkait subjek hukum yang masuk dalam skema penyelesaian aktivitas usaha dalam kawasan hutan secara bertahap. (fzr)