RIAUBOOK.COM - Perkumpulan para tokoh masyarakat Riau yang menamakan diri sebagai Fraksi 31 mensyaratkan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 harus merealisasikan pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

"Bagi rakyat Riau, pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau atau pemekaran Provinsi Riau Pesisir merupakan suatu keharusan bagi Presiden dan Wakil Presiden mendatang," kata Inisiator Fraksi 31, Syamsul Rakan Caniago kepada pers di Pekanbaru, Kamis (11/1/2024).

Mantan Hakim Agung RI ini mengungkap, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa ini untuk lima tahun kedepan harus memikirkan juga masa depan Riau.

"Siapapun yang terpilih dengan mengedepankan etika dan berjalan sesuai aturan Undang-undang Pemilu Jujur dan Adil serta taat pada konstitusi, kami berharap dapat mewujudkan pemekaran Riau yang memang menjadi harapan besar bagi kami," kata tokoh yang juga inisiator pemekaran Provinsi Riau ini.

Syamsul Rakan menjelaskan, pemekaran kabupaten/kota di Riau atau pemekaran Provinsi Riau Pesisir merupakan cara agar pembangunan di daerah menjadi merata.

Sebagai contoh, demikian Syamsul Rakan, saat Kepulauan Riau masih belum dimekarkan, terlihat begitu banyak daerah yang tidak tersentuh dengan pembangunan hingga masyarakatnya menjadi terbelakang.

"Namun setelah Kepulauan Riau dimekarkan, kita lihat pembangunan begitu pesat, dan dampaknya tentu pada peningkatan perekonomian masyarakat. Lihat saja Batam, Natuna, Tanjung Pinang dan kota-kota lain di Kepri, begitu pesat kemajuannya," kata dia.

Dan saat ini, menurut Syamsul Rakan, Provinsi Riau masih terlalu luas untuk satu provinsi, akibatnya pembangunan masih belum merata.

Menurut dia, masih banyak wilayah-wilayah di Riau yang pembangunannya lambat, jalan-jalan masih banyak yang rusak dan tidak terperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

"Riau sampai hari ini dikenal sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang berlimbah. Selain sektor perkebunan kelapa sawit, Riau juga masih menjadi daerah penyumbang minyak bumi terbesar di Indonesia.

Maka memang sudah saatnya Riau ini dimekarkan menjadi dua bagian, yakni Riau Pesisir dan Riau Daratan. Tujuannya agar pembangunan lebih pesat lagi," katanya.

Luas Wilayah

Untuk diketahui, saat ini luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.024 Km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 6,8 juta, namun hanya memiliki 10 kabupaten dan 2 kota.

Atas kondisi itu, sering kali pelayanan pemerintah tidak menyentuh sampai ke daerah pinggiran, karena pemerintah hanya fokus memperhatikan ibukota kebupaten maupun kota.

Sebelumnya, para tokoh masyarakat Riau juga telah membentuk Tim Independen Insiator Pemekaran untuk usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di beberapa kabupaten/kota di Riau.

Bahkan, sejumlah wacana DOB yang telah sampai pada tahapan Prolegnas adalah wacana Kabupaten Indragiri Selatan pisah dari Indragiri Hilir (Inhil).

Kemudian Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam yang pisah dari kabupaten induk Kampar. Selanjutnya, Kabupaten Rokan Darussallam yang pisah dari Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Menyusul wacana DOB lainnya, meliputi Kabupaten Indragiri Utara (Inhil), Kota Duri (Bengkalis), Kuantan Hulu (Kuansing), Kota Bagansiapiapi (Rohil), Kota Perawang (Siak), Tambusai Raya (Rohul), dan Tapung Raya (Kampar).

Terkait wacana itu, Tim Independen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota, Provinsi Riau telah berkunjung ke Komisi II DPR RI.

Koordinator Tim Insependen Inisiator Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Riau, Syamsul Rakan Chaniago mengatakan, seluruh tokoh masyarakat dari berbagai wilayah kabupaten/kota telah sejalan dan sependapat untuk pembentukan DOB.

"Kita sudah ketemu dengan ketua dan seluruh anggota Komisi I DPRD Riau, para tokoh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), para tokoh di Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), para tokoh masyarakat di sejumlah wilayah kabupaten/kota, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Pada intinya semua sepemahaman dan sepakat bahwa pembentukan DOB ini akan memberi dampak positif bagi percepatan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat," demikian Syamsul Rakan. (fzr)