RIAUBOOK.COM - Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengakui memproses laporan masyarakat soal dugaan penyimpangan dan penyalagunaan wewenang Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong terkait dana hibah Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) tahun 2022 senilai Rp500 juta.

"Laporan masyarakat tentu kita terima, namun harus diklarifikasi dong, apakah sudah sesuai atau memenuhi unsur yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2018 apa belum," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto lewat sambungan WhatsApp, Rabu (30/8/2023).

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa dasar hukum untuk pengaduan tindak pidana korupsi atau pelanggaran wewenang lainnya, di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Perpres ini mengatur secara umum mengenai pengelolaan pengaduan, pemantauan dan evaluasinya.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelapor harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya adalah jelasnya identitas pelapor dan uraian mengenai fakta serta dugaan tindak pidana korupsi.

"Walau demikian, pelapor juga bisa menyampaikan laporannya secara anonim jika menghendaki. Pelapor sesuai undang-undang mendapatkan perlindungan identitas," kata Bambang.

Perlindungan pelapor atau 'whistleblower' diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam UU tersebut diatur mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap diri pribadi saksi, korban, atau pelapor, beserta keluarga, serta harta bendanya.

Pada laporan perkara dugaan penyelewengan dan penyalagunaan wewenang terkiat dana BazNas yang menyeret nama Bupati Rohil Afrizal Sintong, menurut Bambang masih dalam tahapan klarifikasi.

"Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah, yang jelas kalau memenuhi unsur pidana dan ada kerugian negara, kita akan dalami. Prosesnya akan cepat seperti pesawat tempur," kata Bambang.

Sejumlah sumber sebelumnya sempat mengungkap adanya dugaan penyimpangan aliran dana hibah BazNas Riau senilai Rp500 juta untuk kegiatan sosial di Rohil.

Bupati Sintong membantah terlibat dalam dugaan perkara tersebut. "Itu ada (laporan), tapi lapor yang tak berdasar," kata Bupati Afrizal Sintong saat dikonformasi RiauBook.com Pada Senin malam (28/8/2023).

Seorang sumber menyatakan dana senilai Rp500 juta tersebut dikuasai Bupati Sintong untuk kepentingannya pribadi dan meminta BazNas setempat kemudian menutupinya melalui dana pungutan zakat.

"Jadi bupati itu mengambil dana hibah BazNas Rp500 juta, kemudian memaksa BazNas untuk mencari penggantinya. Setelah itu, dana hibah yang disalurkan BazNas Rohil juga mendapat intervensi bupati, terutama dalam hal distribusinya ke pelaku usaha kecil (UMKM)," kata sumber yang ditemui, Jumat (25/8/2023).

Afrizal yang dikonfirmasi juga membantah tudingan itu. "Itu tidak benar dan tidak berdasar, ini fitnah sengaja ada yang mengisukan itu, untuk kepentingan orang tertentu," kata dia. (fzr)

tags:

• Pekanbaru
• dumai
• rohil

Share