PERAMPASAN hak masyarakat atas pengelolaan tanah dan sumber daya alam menjadi persoalan mendasar terbitnya buku berjudul; 'Kehampaan Hak: Masyarakat versus Perusahaan Sawit di Indonesia'.

"Buku ini membedah peristiwa khusus terkait masalah-masalah hak atas tanah dan perkebunan sawit di Riau dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya," kata Profesor Ward Berenschot, Penulis dan Peneliti Senior 'Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies' (KITLV) Leiden saat acara Lounching dan Diskusi Buku 'Kehampaan Hak' di Gedung Fisip Universitas Riau pada Selasa (29/8/2023).

"Memang peristiwa khusus, buku ini merupakan hasil penelitian sejumlah persoalan yang berasal dari Riau dan ini diminta oleh penduduk Riau yang mengalami kesulitan dan sejumlah LSM membantu dalam upaya pengumpulan data dan analisis permasalah yang ada," kata Ward Berenschot.

Saat acara itu, Ward Berenschot di dampingi narasumber lainnya yakni; Profesor Afrizal yang merupakan Guru Besar Sisiologi Universitas Andalas dan

Bambang Putra Ermansyah selaku pengamat persoalan perkebunan.

Acara dipimpin oleh moderator yang juga akademisi Universitas Riau, Doktor Saiman Pakpahan.

Dalam keterangannya, Ward Berenschot menjelaskan bahwa terdapat banyak kasus kehampaan hak atas tanah dan perkebunan di Indonesia, teridentifikasi ada 150 kasus di berbagai wilayah indonesia.

"Menurut saya ada 2 persoalan umum yang mendasar mengapa begitu banyak persoalan ini terjadi di Indonesia. Pertama, perusahaan sawit mengambil lahan tanpa ada persetujuan apapun dari masyarakat adat.

Kedua adalah pola bagi untung atau yang biasa disebut plasma, dengan pengembalian 20 persen dari lahan yang dikuasai perusahaan namun ternyata hal itu tidak dilakukan oleh korporasi," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, maka ada indikasi pelanggaran hak masyarakat dalam pengelolaan perkebunan sawit yang ada di Indonesia khususnya Riau.

"Dan disinilah dimulainya kasus kehampaan hak itu," katanya.

Di atas kertas dan aturan Undang-undang, demikian Berenschot, WNI memiliki beragam hak untuk melindungi kepentingannya.

Namun ternyata fakta atau kenyataan di lapangan, menurut dia perusahaan justru banyak melanggar hak-hak masyarakat.

"Bahkan hak bersuara dan memprotes korporasi, masyarakat justru dikekang dan dibungkam," katanya lagi.

Mengapa kehampaan hak ini terjadi di masyarakat adat dan pedesaan?

Secara umum menurut Berenschot, pemerintah mengakui adanya tanah adat adalah hak masyarakat adat, namun peraturan yang dibuat justru melemahkan hak-hak itu.

"Makanya ada yang namanya hukum pintu belakang, itu muncul karena demokrasi di Indonesia dikuasai oleh korporasi, bahkan anggota dewan di parlemen masing-masing memiliki perusahaan sendiri sehingga pintu belakang tadi hanya mengakomodir para pelaku korporasi dan legislator di parlemen yang memang melemahkan hak-hak masyarakat," katanya.

Menurut dia, banyak politisi termasuk wali kota dan bupati justru mendapatkan insentif dari banyak berusahaan perkebunan sawit yang ada di wilayahnya.

Akibatnya, lanjut dia, perusahaan bisa beroperasi secara ilegal atau tanpa izin, termasuk menggarap lahan di kawasan hutan dengan mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat.

"Saat ini masyarakat tidak lagi percaya dengan aturan dan undang-undang yang ada di negara ini karena ternyata kehampaan itu sendiri terjadi pada sisi hukum yang berpihak pada korporasi," katanya. (fzr)

Bersambung....

EPISODE 2http://riaubook.com/berita/54753/kehampaan-hak-600-perusahaan-miliki-32-juta-hektare-kebun-sawit-ilegal