Dilaporkan, bahwa sebelumnya pada Senin (21/8/2023) pihak Kejati Riau juga telah memeriksa Ketua BazNas 2023, Jefrizal, terkait dugaan perkara penyalahgunaan wewenang Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam penyaluran dana hibah BazNas.

Bukan Pertama

Dari hasil penelusuran, dugaan kasus penyelewengan dana umat atau zakat di Rohil bukanlah yang pertama kalinya.

Sebelumnya pada awal Agustus 2023, aparat Kejaksaan Negeri Dumai, Provinsi Riau bahkan telah menahan mantan Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai inisial IS tersangka dugaan korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BazNas Tahun Anggaran 2019 hingga 2021 senilai Rp1,4 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Agustinus Herimulyanto ketika itu mengatakan, penahanan dilakukan setelah jaksa penyidik pidana khusus menetapkan IS sebagai tersangka dan memperoleh cukup bukti.

"Tersangka IS diduga keras sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan modus operandi melakukan pemotongan uang kegiatan, dan membuat serta mencairkan dana penerima bantuan secara fiktif," kata Kajari Agustinus.

Dijelaskan, dari perkara dugaan korupsi ini, berakibat negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp1,42 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan audit Inspektorat Kota Dumai.

Akibat perbuatannya, tersangka IS akan dikenakan Pasal 2 ayat (1), subsider Pasal 3, lebih subsider Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001.

'Abuse of power'

Akademisi dari Universitas Riau Saiman Pakpahan mengatakan potensi 'abuse of power' atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana umat termasuk dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) sangat besar mengingat kultur atau budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih ada sampai saat ini.

"Kekuasaan atau wewenang
apakah berpotensi disalahgunakan oleh orang yang mengurusi dana umat? Tentu reliabilitasnya ada, dengan melihat beberapa kasus yang sama," kata Saiman di Pekanbaru, Senin (28/8/2023).

Sementara terkait dugaan kasus penyelewengan dana zakat yang menyeret nama Bupati Rohil, Saiman katakan bahwa 'locus' dari persoalannya terlihat ada 'warna-warna' yang sama.

Hal itu menurut dia terlihat ketika dikelola oleh pejabat pemerintahan, maka potensi pengelolaan dana umat yang disalahgunakan tentu ada.

Tidak hanya dipemerintahan, bahkan menurut Saiman dilevel swasta sekalipun pada beberapa kasus terkait penyalagunaan dana-dana umat pernah terjadi.

Mengapa ini bisa terjadi termasuk di lembaga-lembaga privat maupun lembaga-lembaga publik seperti dana haji atau dana umat yang kerap digeser untuk kepentingan pemerintah dan lain sebagainya?

Menurut Saiman hal itu tidak lain karena kultur atau budaya pejabat yang sejauh ini masih mengarah pada tindakan-tindakan KKN.

"Maka penyalagunaan wewenang sangat perpotensi terjadi," katanya. (fzr)