RiauBook - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Komisi II DPR menggelar rapat kerja dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan hadir membicarakan persoalan tersebut dengan komisi II.

Dalam rapat tersebut, banyak masukan dan ide terobosan dari anggota komisi terkait bagaimana mempercepat sertifikisi lahan dan menyelesaikan sengketa lahan di tengah masyarakat. Sehingga, terjadi kesamaan pandangan untuk mendorong kerja sama antara kementerian dengan anggota DPR yang membidangi (Komisi II DPR).

Ferry pun mengaku, dalam sehari dirinya bisa mentandatangani 11-12 penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga cara penyelesaikan persoalan itu pun dengan pendekatan yang beragam.

"‎Untuk itu, dalam menyelesaikan konflik pertanahan kita kedepankan aspek mediasi. Harus ada metode yang pas dalam menyelesaikan sebuah konflik pertanahan," ujar Ferry usai rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Ferry menegaskan, dalam menghadapi konflik pertanahan hendaknya tidak didiamkan terlalu lama. Karena menurutnya, jika konflik pertanahan itu didiamkan terlalu lama akan menambah persoalan baru.

"Yang penting masalah pertanahan jangan didiamkan terlalu lama. Karena itu akan mengundang orang yang tidak punya kepentingan," jelasnya.

‎Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, kata Ferry, dapat ditempuh dengan menetapkan hak komunal masyarakat adat, juga masyarakat yang bertempat tinggal lebih 10 tahun, baik di kawasan kehutanan maupun perkebunan yang tidak mempunyai ruang hidup di tempat tinggal lain.

"Lahan sengketa kalau tidak ada penegasan maka akan masuk orang yang tidak berkepentingan," ujar politisi Nasdem ini. Ojin