RIAUBOOK.COM - Musim kemarau berpotensi meningkatkan intensitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Provinsi Riau, demikian Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal.

Kendati demikian, kata dia pihak pemerintah sudah bersinergi dengan dengan lintas instansi dan sejumlah perusahaan di seluruh Riau.

Hal itu menindaklanjuti pesan Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang mewanti-wanti provinsi yang menjadi daerah rawan karhutla untuk bersiaga. BNPB juga menyebut Riau sebagai salah satu provinsi yang rawan terjadi karhutla.

"Insya Allah, kita di Riau sudah siap. Kami juga akan minta kabupaten dan kota siaga dan telah kami surati untuk peralatan dalam pemadaman karhutla, semuanya disiapkan," kata Edy, kepada pers Sabtu (28/1/2023).

Menurut Edy, berdasarkan catatan awal, lebih dari 300-an desa di Riau yang menjadi lokasi rawan terjadinya karhutla. Namun, warga desa, pemerintah dan pihak perusahaan berupaya melakukan patroli.

Bahkan, lanjut Edy, salah satu perusahaan seperti PT Sumatera Riang Lestari (SRL) disebut memiliki peralatan lengkap dan canggih serta personel yang banyak. Perusahaan akasia itu melakukan pembinaan personelnya dan ke masyarakat.

"Itu ada perusahaan namanya PT SRL yang sudah sangat siap jika suatu waktu terjadi karhutla di lingkungan desa sekitarannya. Mereka selama ini melakukan pencegahan seperti melaksanakan patroli rutin di lapangan," kata Edy.

Edy memastikan, saat ini dari 300 an desa yang sebelumnya rawan terjadi karhutla, kini hanya tinggal 159 desa. Sebab, warga desa disana memilik pengalaman dalam menghadapi karhutal di tahun-tahun sebelumnya.

"Sisa desa yang masih rawan karhutla ini nantinya akan kami fokuskan, tapi kita tetap patroli di desa lainnya," kata Edy.

menyebhtkan, ada 6 provinsi yang masih sering ditemukan titik yang dapat mengakibatkan karhutla di tahun 2023 ini.

"Ada enam provinsi prioritas," kata Suharyanto dalam keterangan persnya Rabu (25/1) lalu.

Dia menjelaskan, keenam provinsi itu yakni; Riau Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Suharyanto menegaskan pihaknya juga akan melakukan langkah antisipatif kepada provinsi lain apabila memang ditemukan titik api.

"Tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi," jelasnya. (mrdk)