RIAUBOOK.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekponomian, Airlangga Hartarto, dan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberi tanggapan terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut Airlangga reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan bisa kapan saja dilakukan.

Pernyataan Airlangga itu sekaligus menanggapi pernyataan politisi Partai Nasdem, Effendi Choirie soal aturan reshuffle kabinet.

Sebelumnya, Effendi menyebut, presiden seharusnya berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai pengusung pemerintah, sebelum melakukan reshuffle kabinet.

Saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Airlangga menegaskan, persoalan reshuffle kabinet, merupakan hak prerogatif presiden.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD, menolak menanggapi soal reshuffle.

Dilain pihak, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan hak prerogatif Presiden bersifat absolut atau mutlak terkait perombakan atau "reshuffle" kabinet, dan tidak ada kewajiban bagi kepala pemerintahan untuk berdiskusi dengan partai politik pengusung.

"Hak prerogatif sesuai konstitusi itu absolut. Itu sepenuhnya kewenangan ada di Presiden," ujar Plate kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Apa yang diutarakan Plate berbeda dengan opini rekan satu partainya yakni Ketua DPP NasDem Effendy Choirie yang berpandangan hak prerogatif Presiden itu tidak absolut.

Effendy yang akrab disapa Gus Choi berpandangan sejak UUD 1945 diamandemen dan syarat pendaftaran Presiden diberlakukan, maka hak itu tidak lagi absolut, di mana menurutnya Presiden harus berdiskusi dengan koalisi partai pengusung dalam hal melakukan perombakan kabinet.​​​​​​​

Plate selaku Sekjen NasDem mengatakan hak Presiden soal "reshuffle" kabinet absolut. Menurut Plate, Presiden dimungkinkan berdiskusi dengan staf, Kantor Staf Presiden atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi soal perombakan kabinet, namun secara konstitusi tidak diwajibkan.

"Bahwa apabila Presiden ingin berdiskusi, apakah itu dengan masukan-masukan dari staf, dari KSP, atau berdiskusi dengan pimpinan partai koalisi, itu opsinya ada pada Presiden. Konstitusi tidak mengatur sama sekali, hak prerogatif itu betul-betul absolut prerogatif Presiden, makanya disebut prerogatif karena itu absolut," jelasnya.​​​​​​​

Plate menegaskan Partai NasDem menghormati konstitusi dan menghormati hak prerogatif Presiden. Menurut dia, diskusi-diskusi yang berlaku atau sedang hangat di ruang publik harus dibedakan mana yang merupakan pendapat orang pribadi, mana yang mewakili institusi partai politik, dan mana yang merupakan teoritik akademik.

​​​​​​​Dia juga menekankan partainya sebagai bagian dari koalisi tetap solid bersama Presiden Jokowi. (ist)