RIAUBOOK.COM - Pemekaran kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau berpotensi membangkitkan perekonomian dan pemerataan pembangunan yang sangat menguntungkan masyarakat, demikian pemuka masyarakat Riau asal Kabupaten Rokan Hilir, Asri Auzar.

"Kalau kita kaji, yang paling sedikit jumlah kabupaten dengan luas wilayah yang begitu besar itu adalah Provinsi Riau. Bandingkan dengan Sumatera Barat dengan 19 kabupaten/kota dan Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/kota. Sementara Riau hanya ada 12 kabupaten/kota," kata Asri Auzar yang sempat menjabat sebagai Ketua Umun Penitia Pemekaran Riau Pesisir.

Asri yang juga mantan anggota DPRD Riau mengatakan itu saat berkunjung dan menggelar pertemuan bersama para tokoh masyarakat Riau yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) di Pekanbaru, Selasa (3/2/2023).

Asri ketika datang bersama sejumlah tokoh masyarakat Riau yang merupakan para inisiator pemekaran kabupaten/kota di Riau, seperti mantan Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago, tokoh lintas etnis seperti Manahara Manurung, mantan anggota DPRD Riau, HM Nasir Day Nurdin, Asri Auzar (mantan legislator Riau) dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat Riau) serta Datuk Tarlaili (tokoh Lembaga Adat Melayu Riau).

Turut hadir juga Nasrun Effendi MT selaku Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) dan Bismar Rambah selaku tokoh lintas suku serta mantan Pejabat Wako Pekanbaru Endang Sukarelawan.

Dibandingkan Sumbar, Sumut dan lainnya, menurut Asri Auzar Provinsi Riau saat ini jauh tertinggal, khususnya dalam hal pembangunan.

"Di mana-mana banyak jalan yang rusak," kata dia.

Pemekaran wilayah kabupaten menurut Asri akan berdampak pada pembangunan yang merata, bahkan memangkas rentang jarak administrasi.

Semakin banyak memekarkan suatu daerah, maka menurut Asri Auzar semakin besar untuk daerah itu menggali potensi sumber daya alam dan lainnya.

"Saya juga tertarik tentang pemekaran kabupaten, dan saya juga tertarik membicarakan dana bagi hasil (DBH) migas," kata Asri.

Menurut dia, pemekaran daerah kabupaten/kota di Riau akan setali dengan DBH, maka DBH akan saling berbagi ke wilayah-wilayah yang dimekarkan.

"Seperti kita ketahui, kondisi Riau hari ini sangat miris, dan sebenarnya kita malu, hasil di Riau cuma dihitung Rp20 triliun dan DBH yang diterima hanya sebesar Rp3 triliun. Padahal situasi dan kenyataannya tidak seperti itu, hasil migas di Riau itu lebih Rp100 triliun," katanya.

Yang lebih miris lagi, lanjut dia, setiap tahun APBD Riau turun sebesar Rp1 triliun.

"Apa yang mau dibangun oleh gubernur jika APBD Riau terus tergerus?"

Maka patut kami memperjuangkan kemerdekaan, bukan kemerdekaan untuk lepas dari NKRI, namun merdeka untuk mendapatkan hak dari hasil Bumi Melayu," demikian Asri Auzar. (fzr)