RIAUBOOK.COM - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menyatakan siap mengakomodir sekaligus menjadi wadah pergerakan untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Kami serahkan sepenuhnya perjuangan ini kepada FKPMR untuk kemudian bersama-sama membentuk panitia atau Tim Sebelas," kata Syamsul Rakan Chaniago selaku inisiator wacana pemekaran kabupaten/kota di Riau dalam pertemuan bersama para tokoh FKPMR di Pekanbaru, Selasa (3/1/2023).

Syamsul Rakan ketika itu datang bersama sejumlah para tokoh lintas etnis seperti Manahara Manurung, mantan anggota DPRD Riau, HM Nasir Day Nurdin, Asri Auzar (mantan legislator Riau) dan Ahmad Syah Harrofie (tokoh birokrat Riau) serta Datuk Tarlaili (tokoh Lembaga Adat Melayu Riau)

Turut hadir juga Nasrun Effendi MT selaku Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) dan Bismar Rambah selaku tokoh lintas suku serta mantan Pejabat Wako Pekanbaru Endang Sukarelawan.

Dalam kunjungan para inisiator itu, para pengurus FKPMR yang dipimpin Ketum Dr.drh. Chaidir dan Sekum Rais M Nur menyambut hangat.

Pada kesempatan itu, Syamsul Rakan mengatakan, dalam memperjuangkan pemekaran kabupaten ini, semua pihak harus menyatukan suara.

"Jangan ada lagi perbedaan, jangan ada warna warna yang berbeda, kita satukan tekad untuk menyatukan semuanya, kita mekarkan kabupaten di Riau untuk kebaikan yang akan datang," kata Syamsul Rakan.

Menurut dia, wacana ini merupakan satu titik sejarah negeri melayu yang selama ini dieluh-eluhkan orang luar sebagai negeri kaya dan sumber alam.

Namun pada kenyataannya, menurut Syamsul Rakan di Riau saat ini masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak memadai di wilayah pinggiran, serta situasi ketimpangan ekonomi masih terjadi.

"Dan tidak ada kata lain, pemekaran adalah satu-satunya jalan agar pembangunan di Riau lebih merata. FKPMR kami mandatkan sebagai wadah perjuangan ini. Dan Riau layak untuk dimekarkan dari 12 kabupaten/kota menjadi 20 kabupaten/kota atau bahkan lebih," demikian Syamsul Rakan.

Bismar Rambah selaku tokoh lintas suku pada kesempatan sama mengungkap dukungan rencana pemekaran kabupaten-kabupaten di Riau.

"Saya kira ini sudah benar, kita demi kemajuan dan ide pemekaran ini harus direalisasikan. Patut dibahas dan dikomunikasikan ke seluruh penjuru masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif harus mendukung wacana ini," katanya.

Namun jangan sampai, lanjut dia, setelah dimekarkan malah menjadi bancakan, makanya harus terukur dan benar-benar diperjuangkan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Bismar, Provinsi Riau dulu pernah menjadi tolok ukur keberhasilan transmigrasi di Indonesia, maka sebaiknya memang harus ada kajian-kajian dan interaksi sosial atas rencana ini.

"Kita juga harus menghitung kurtur, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Ini sangat penting agar terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek," katanya.

Nasrun Effendi MT selaku Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) dikesempatan sama turut mendukung wacana itu.

"Soal pemekaran ini saya sudah menyuarakan sejak 20 tahun lalu. Yang diperlukan adalah keputusan politik namun dengan tetap mengikuti peraturan yang ada," katanya.

Menurur dia, pemekaran untuk sejumlah kabupaten/kota di Riau sudah sepantasnya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk luas wilayah, jumlah penduduk, dan pembangunan.

"Jadi menurut saya, pemekaran kabupaten/kota di Riau itu wajib, apapun kajiannya karena menurut wilayah Riau lebih luas dari provinsi lainnya seperti Sumatera Barat, jumlah penduduk Riau juga lebih padat," kata dia.

Sementara itu Dr.drh Chaidir juga mantan Ketua DPRD Riau menyatakan siap untuk membahas lebih dalam wacana pemekaran dan FKPMR akan siap untuk menjadi wadah perjuangan.

"Jadi menurut saya, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dan kesamaan bahwa wilayah kabupaten-kabupaten di Riau memang sepantasnya dimekarkan," demikian Chaidir. (fzr)