RIAUBOOK.COM - Acara 'Pojok Pengawasan' yang diselenggarakan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau pada Jumat (4/11/2022) turut menyoroti kematian massal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019.

"Semua pihak sangat menyayangkan kejadian itu, dan memang harus ada evaluasi agar tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang," kata Nugroho Noto Susanto sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau saat menjadi pembicara diacara yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Riau, Pekanbaru.

Nugroho ketika itu menjawab pertanyaan Khairul Ulum, dari Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Pekanbaru.

Khairul Ulum mengungkap kematian massal petugas KPPS pada Pemilu 2019 merupakan tragedi nasional yang harus diwaspadai dan harus ada evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Untuk diketahui, hasil penelusuran ada sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas KPPS mengalami sakit pada Pemilu 2019.

"Untuk di Riau yang paling rendah, korbannya ada sebelas orang petugas KPPS meninggal dunia," kata Nugroho Noto Susanto.

Dia menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak menginginkan hal itu terjadi, karena sesungguhnya pemilu adalah pesta demokrasi yang sepantasnya dinikmati dan bukan untuk menyakiti.

Namun pada Pemilu 2019 lalu, lanjut dia, begitu banyak korban dari petugas KPPS yang meninggal dunia diakibatkan berbagai faktor, salah satunya adalah masalah kesehatan.

"Untuk diketahui, yang meninggal itu tidak hanya petugas KPPS, tapi juga petugas keamanan (Linmas). Bahkan diketahui usia korban relatif muda-muda, berkisar 40an tahun," katanya.

Dia lanjutkan, setelah dilakukan pengecekan, banyak petugas KPPS ataupun Linmas yang meninggal dunia dikarenakan mengalami gangguan kesehatan.

Hal itu menurut dia harus menjadi perhatian bersama semua pihak, termasuk KPU akan melakukan evaluasi.

"Kita harus tahu ada sejumlah penyebab yang mengakibatkan banyaknya petugas yang meninggal dunia, pertama soal waktu. Patut diketahui, pada Pemilu 2019 proses rekapitulasi dilakukan tanpa jeda yang kemudian dimaknai perhitungan suara dilakukan tanpa henti," katanya.

Diksi 'tanpa jeda' itu yang menurut dia kemudian disalah artikan karena banyak petugas KPPS mengalami kelelahan hingga sakit dan akhirnya banyak yang meninggal dunia.

"Tanpa jeda harusnya bukan berarti tanpa istirahat. Harus ada waktu istirahat yang bisa dilakukan secara bergantian," katanya.

Dia menjelaskan, bahwa pada Pemilu 2024 peristiwa kematian massal petugas KPPS harus menjadi perhatian, salah satunya berkaitan dengan artikulasi diksi 'tanpa jeda'.

"Atau jika perlu diksi 'tanpa jeda' itu diganti agar para petugas KPPS tidak salah mengartikannya," demikian Nugroho. (fzr)