RIAUBOOK.COM - Jelang pemilu 2024 berbagai cara kotor dilakukan politisi yang tidak terima atas prestasi yang telah dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kader partai lambang banteng moncong putih itu untuk membangun Indonesia, demikian Kordias Pasaribu SH, MSi, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Riau.

Selain itu juga, kata dia, ada juga upaya memecah belah solidatas PDI Perjuangan dengan maksud untuk memisah-misahkan kader atas kepemimpinan Ketua Umum PDI-P, Prof Dr Hajjah Megawati Soekarnoputri.

Kordias Pasaribu SH MSi, Wakil Ketua DPRD Riau periode 2014-2019 ini, mengatakan bahwa panggung pemilu 2024 ini bukan kali pertama bagi PDI Perjuangan.

"Panggung ini untuk lebih menjelaskan kepada rakyat bagaimana ibu Mega akan membuat keputusan yang lebih mementingkan kepentingan bangsa dan rakyatnya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi untuk kelompok atau pun golongan tertentu untuk meraih kekuasaan" ungkap Dias panggilan akrab Kordias Pasaribu kepada wartawan, Minggu 30 Oktober, 2022, di Pekanbaru.

Karena dibeberkan Dias, sosok Hajjah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan figur yang sudah terbiasa dan terlatih melewati semua proses masa yang sulit sebagai seorang negarawan.

"Perjalanan karir politik ibu Mega sudah teruji, ditempa sejak zaman represif dan kelam orde baru era Soeharto, bahkan disudutkan dengan isu gender sekalipun," ujar Dias.

Hajjah Megawati Soekarnoputri, Presiden ke V RI juga, ungkap Dias bukan pula sosok yang ambius untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara kotor apalagi sampai memecah belah persatuan bangsa.

"Ibu Mega itu seorang negarawan, meskipun PDI Perjuangan pemenang Pemilu pada 2014 dan 2019, dan ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan tempat kepada bapak Ir Haji, Joko Widodo (Jokowi) memimpin bangsa ini selama dua periode ini. Coba bandingkan partai pengusa sebelumnya berapa menterinya," ungkap Dias.

Diungkapkan Dias, Hajjah Megawati Soekarnoputri semasa menjadi Presiden RI ke-V juga telah mampu melahirkan produk undang-undang yang dirasakan rakyat Indonesia hingga saat ini. Dicontohkan Dias, kebijakan semasa Presiden Ri ke-V, Hajjah Megawati saat itu melahirkan undang-undang bahwa anggaran kesehatan dan pendidikan dalam mata anggaran baik APBN dan APBD harus diutamakan, kemudian peraturan pemilu ditangan rakyat atau pemilihan langsung yang terjadi saat ini.

Dan tidak kala penting lagi ketika menjabat ketua partai yang mendapatkan tiket untuk mencalonkan Presiden (Capres) tapi malah tidak dipakai karena mendengarkan dan mengutamakan kepentingan rakyat sehingga Hajjah Megawati memutuskan mencalonkan Ir Haji Joko Widodo (Jokowi) hingga 2 periode.

"Malah partai yang menghujat sebelumnya ikut bergabung mendukung kepemimpinan Pak Jokowi " ujarnya.

Artinya, tegas Dias, percuma saja bikin Tagar #MegaDikudeta yang sempat trending di media sosial Twitter. Dimana sebelumnya tagar tersebut muncul pada Kamis (27/10/2022).

Tagar tersebut berisi cibiran kepada Ketua Umum PDI-P Hajjah Megawati Soekarnoputri. Selain itu juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDI-P di tahun 2024.

"Salah lawan jika ada pihak mau acak-acak kader Banteng pakai tagar tersebut, nggak berkualitas cara berkompetisinya, bisa dikatakan cara kampungan, pihak yang mau acak-acak PDI Perjuangan itu," kata Dias. (ist)