Riau Book - Menindaklanjuti ancaman Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), terkait akan dicopotnya sejumlah pejabat TNI-Polri di wilayah yang mengalami kebakaran lahan terbanyak, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman hal itu wajar-wajar saja

Menurutnya, apa yang ditegaskan Presiden tersebut untuk meminta keseriusan daerah dalam mengatasi musibah yang sudah terjadi hampir setiap tahunnya tersebut. Ditambah ada kekhawatiran sendiri bagi pejabat TNI-Polri di Riau, karena Provinsi Riau selama ini sudah menjadi langganan kebakaran lahan sejak 18 tahun lalu.

"Itu menuntut kita agar serius dalam menangani kebakaran lahan," ujar Andi Rachman (sapaan akrabnya) dengan singkat, Rabu (20/1/2016) di Pekanbaru.

Diberitakan sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Penanganan Kebakaran Lahan di 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan seluruh daerah di Indonesia untuk serius mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terutama di daerah-daerah yang menjadi langganan selama ini.

Dalam penyampaiannya, Jokowi meminta kepada seluruh daerah, terutama TNI-Polri untuk tegas dalam menangani kasus kebakaran lahan. Bahkan dirinya mengancam sanksi berupa pencopotan jabatan kemungkinan berlaku bagi daerah yang dianggap tidak serius menangani.

Presiden Jokowi menegaskan sudah membuat janji dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jendral (TNI) Gatot Nurmantyo untuk memberikan reward and punishment berupa pencopotan jabatan dan promosi jabatan bagi Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, Kapolsek sampai dengan Danramil terkait hal ini.

"Yang terbakar semakin banyak, ganti, dicopot, yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah. Yang baik, yang tidak ada kebakaran hutan dan lahan tentu promosi. Kita mau betul-betul kerja," tegas Jokowi.

Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, para jajaran TNI dan kepolisian ‎tingkat daerah serta kepala daerah yang wilayahnya pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan.