RIAUBOOK.COM - Pengamat hukum dari Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kota Pekanbaru mengungkap saat ini pengurus Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) bisa dikatakan cacat hukum hingga rentan terhadap gugatan hukum.

"Jadi siapa saja bisa menggugat BRK Syariah karena status tidak jelas pengurus," kata Ketua HAPI Pekanbaru, Supriadi Bone, SH, C.L.A kepada pers di Pelanbaru, Rabu (31/8/2022).

Hal itu menurut dia, karena selain melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerag (BUMD) terkait batasan umur direksi dan komisaris, juga karena tidak adanya penetapan pengurus baru BRKS sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Untuk diketahui, legislator dan Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan (Perseroda) lewat Sidang Paripurna DPRD pada 19 Mei 2022.

"Perda tersebut menjelaskan bahwa untuk selanjutnya pemberhentian dan pengangkatan pengurus BRK Syariah ditetapkan lewat RUPS," kata Bone.

Dengan demikian, lanjut dia, seharusnya RUPS penetapan kembali pengurus dilakukan setelah Perda BRKS disahkan pada pertengahan Mei lalu.

"Pertanyaannya, apakah setelah Perda BRKS itu para pemegang saham telah melakukan RUPS penetapan kembali direksi pada Perseroda? Jika tidak ini yang disebut cacat hukum," kata Bone.

Menurut dia, perbankan daerah tidak hanya tunduk dan patuh pada UU Perbankan, namun juga harus sesuai dengan UU Pemda dan turunannya adalah PP 54 tahun 2017.

Bahkan menurut dia, setelah ada perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan (Perseroda), maka BRKS harus patuh juga dengan UU Perseroan.

"Jika ada satu aturan saja yang dilanggar, maka pengurus BRK saat ini berjalan ilegal, cacat hukum," katanya.

Pengamat hukum dari Indonesian Monitoring Development (IMD)Raja Adnan turut mengemukakan bahwa jika pengurus bekum memiliki SK tetap atas perubahan badan hukum BRKS, maka nasabah bisa menggugat perusahaan itu.

"Karena sebagai nasabah, mereka berpotensi dirugikan. Kalau terjadi sesuatu kejahatan perbankan, mereka mau mengadu ke siapa? Karena pengurus yang sekarang bisa dikatakan ilegal," katanya.

Sementara itu Dirut BRK Syariah Andi Buchari lewat pesan elektronik menuliskan, institusi perbankan termasuk BRK Syariah mengacu dan tunduk pada UU Perbankan (lex spesialis) sebagai hirarki dan dasar hukum tertinggi di bawah UUD.

"Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengatur usia pengurus," kata Andi Buchari.

Karenanya, lanjut dia, saat ini banyak Direksi BPD lain usianya diatas 55 tahun bahkan ada yg sekitar 60 tahun.

"Beberapa Direksi BPD ketika pertama kali diangkat juga sudah diatas 55 tahun," kata Buchari.

Kalaupun merujuk pada PP 54, demikian Buchari, batas usia tersebut berlaku ketika pertama kali diangkat.

Semua pengurus BRK ketika seleksi bahkan terpilih, kata Buchari masih dibawah 55 tahun sama seperti Said Syamsuri selaku Direktur Operasional dan MA Suharto sebagai Direktur Dana dan Jasa.

"Keduanya kelahiran tahun 1965" kata dia.

Buchari menjelaskan, bahwa saat konversi syariah, masa jabatan hanya meneruskan, bukan start dari awal.

Sebelum konversi syariah lalu, lanjut Buchari, sebagai salah satu syarat konversi yakni pengurus di fit dan proper test ulang kembali oleh OJK dan telah dinyatakan lulus, sehingga dipastikan tidak ada masalah. (fzr)