RIAUBOOK.COM - Legislator dan Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati Peraturan Daerah 03 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perseroan (Perseroda) lewat Sidang Paripurna DPRD pada 19 Mei 2022.

Dengan disahkannya Perda tersebut, maka Bank Riau Kepri (BRK) konvensional telah sah beralih menjadi bank syariah seacara utuh.

Namun setelah pengesahan dan terbitnya izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada taggal 4 Juli 2022, terdapat sejumlah direksi BRK Syariah yang telah menginjak usia lebih dari 55 tahun dan satu komisaris berusia lebih dari 60 tahun.

Mereka adalah Direktur Utama Andi Buchari, Said Syamsuri selaku Direktur Operasional dan MA Suharto yang sekarang menjabat sebagai Direktur Dana dan Jasa. Sementara satu komisaris yang telah menginjak usia lebih 60 tahun adalah Rita Anugerah.

"BUMD harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, dan sewajibnya dilakukan evaluasi atau review, terlepas mereka (para direksi & komisaris) memenuhi unsur kelayakan sebelumnya," kata Raja Adnan pengamat dari Indonesian Monitoring Development (IMD) lewat telekomunikasi, Rabu (31/8/2022).

Untuk diketahui, PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pada poin ke-4 menyebut batasan umur maksimal seorang direksi pada saat awal seleksi adalah 55 tahun dan tidak pernah bekerja pada perusahaan bermasalah atau pailit.

PP tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). "Dan itu berlaku untuk semua perusahaan daerah baik dalam bentuk BPD maupun Perseroda, termasuk Bank Riau Kepri," kata Raja Adnan.

Sementara itu Dirut BRK Syariah Andi Buchari lewat pesan elektronik menuliskan, institusi perbankan termasuk BRK Syariah mengacu dan tunduk pada UU Perbankan (lex spesialis) sebagai hirarki dan dasar hukum tertinggi di bawah UUD.

"Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengatur usia pengurus," kata Andi Buchari.

Karenanya, lanjut dia, saat ini banyak Direksi BPD lain usianya diatas 55 tahun bahkan ada yg sekitar 60 tahun.

"Beberapa Direksi BPD ketika pertama kali diangkat juga sudah diatas 55 tahun," kata Buchari.

Kalaupun merujuk pada PP 54, demikian Buchari, batas usia tersebut berlaku ketika pertama kali diangkat.

Semua pengurus BRK ketika seleksi bahkan terpilih, kata Buchari masih dibawah 55 tahun sama seperti Said Syamsuri selaku Direktur Operasional dan MA Suharto sebagai Direktur Dana dan Jasa.

"Keduanya kelahiran tahun 1965" kata dia.

Buchari menjelaskan, bahwa saat konversi syariah, masa jabatan hanya meneruskan, bukan start dari awal.

Sebelum konversi syariah lalu, lanjut Buchari, sebagai salah saty syarat konversi yakni pengurus di fit dan proper test ulang kembali oleh OJK dan telah dinyatakan lulus, sehingga dipastikan tidak ada masalah.

Namun pemerhati hukum mengemukakan, izin yang diterbitkan OJK adalah izin konversi BRK konvensional BRK Syariah sebelum disahkan Perdanya di DPRD Provinsi Riau.

Maka seharusnya, lanjut dia, setelah Perda 03 tahun 2022 tentang perubahan Perda 10 tahun 2002 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menetapkan kembali susunan pengurus.

"Yang jadi pertanyaan, apakah RUPS itu membahas soal batas umur direksi atau tidak? dan apakah RUPS Luar Biasa dilakukan setelah atau sebelum Perda disahkan?" kata pengamat.

Jika RUPS dilakukan sebelum Perda disahkan, maka menurut dia hal itu tidak sah mengingat dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk selanjut termasuk penetapan pengurus BRK Syariah dilakukan lewat RUPS.

"Jadi tidak ada atau tidak boleh ada keputusan diluar RUPS termasuk keputusan sirkuler pemegang saham (Circular Resolution). Semuanya harus melalui RUPS," katanya. (fzr)