AMANDEMEN Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 31 yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002 harusnya menjadi kebangkitan bagi dunia pendidikan tanah air.

Menjadi pertanyaan, apakah UUD 45 terkait dunia pendidikan itu benar-benar telah diterapkan di sejumlah daerah di negara ini?

Untuk diketahui, amandemen Pasal 31 UUD 45 mencantumkan lima ayat dari 2 ayat sebelumnya.

Ayat pertama (1) menyebut; Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Kedua (2); Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sementara ayat ketiga (3) berbunyi; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat keempat (4); Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20 %) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dan terakhir; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pergub Diskriminatif

Belakangan ini masyarakat Riau dihebohkan terbitnya Peraturan Gubernur Riau tahun 2022 terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri serta pendidikan khusus di Provinsi Riau yang terkesan diskriminatif.

Pada pasal 21 poin C, Pergub tersebut menjelaskan bahwa; Kelompok perpindahan orang tua/wali calon peserta didik seperti ASN, TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan calon peserta didik anak guru dan tenaga pendidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang sama dapat diterima paling banyak 5 persen dari total keseluruhan jumlah total penerimaan peserta didik.

Secara jelas, Pergub tersebut bertentangan dengan poin 1 Pasal 31 UUD 45 dimana seharusnya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tanpa melihat pangkat, kedudukan dan golongan serta suku dan ras.

Kemudian Pergub tersebut juga bertentangan dengan poin kedua dalam pasal yang sama, dimana seharusnya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pakar Hukum Tata Negara juga Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, Undang-undang dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesiadan merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada peraturan apapun yang bertentangan dengan UUD 45.

Jika dibedah terdapat sejumlah kejanggalan pada pasal 21 poin C Pergub Riau.

Teknis penerimaan calon peserta didik yang hanya dibolehkan dari kalangan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD, sangat jelas tidak hanya menodai UUD 45 dan dunia pendidikan, tapi juga menyayat hati masyarakat.

Bukankah ASN, TNI/Polri serta pegawai BUMN dan BUMD adalah pelayan yang digaji pakai uang rakyat dan harusnya bekerja untuk rakyat?

Lantas mengapa penyediaan dunia pendidikan tidak sepenuhnya untuk rakyat?

Kata lainnya, peraturan dibuat oleh mereka untuk kepentingan mereka serta untuk anak-anak dan keluarga mereka saja.

Lantas rakyat?

Oleh Fazar Muhardi