POLITIK memang begitu, tak pandang bulu tak harus tahu pendahulu. Yang berjalan cepat tak lantas melampau, yang berjalan senyap bersiap menyantap.

Melayu kembali terbelenggu.

Datuk Seri Setia Amanah, Gubernur Riau Syamsuar, kembali menelan kekecewaan. Rekomendasi orang pilihan untuk menduduki singgasana penjabat Bupati Kampar dan Wali Kota Pekanbaru diabaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito adalah anak buah Datuk Seri Setia Amanah Negara, Joko Widodo (Jokowi), menjabat sebagai Presiden RI. Keduanya merupakan 'saudara' beda ras, beda istana, beda kekuasaan, bahkan lebih dari itu.

Riak-riak kekecewaan itu kian membara, menjalar ke anak kemenakan Melayu. Lebih dari itu, saudara-saudara sedarat berbulat tekad berseru, mereka menetang kebijakan 'saudara' pemangku kekuasaan negara yang membelenggu.

Kegaduhan itu berawal dari Gubernur Riau Syamsuar mengusulkan masing-masing tiga nama untuk mengisi kekosongan penjabat di dua daerah Kampar dan Pekanbaru.

Pemimpin dua wilayah itu segera habis masa jabatannya dalam waktu dekat. Sebagai pemimpin daratan Riau yang menaunginya, Syamsuar berwenang menunjuk pengganti sementara.

Namun belakangan nama-nama yang diusulkan itu hanya sebatas formalitas. Sebab Mendagri tidak menunjuk usulan Syamsuar, yakni Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Boby Rachmat, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal, sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk Pj Bupati Kampar, Syamsuar mengusulkan Imron Rosyadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau dan Roni Rakhmat selaku Kepala Dinas Pariwisata Riau, terakhir Zulkifli Syukur selaku Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau.

Namun Mendagri dikabarkan lebih memilih Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Dr Kamsol untuk Pj Bupati Kampar dan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Ras Bulus

Patut dicurigai, kegaduhan penunjukan Pj Bupati Kampar dan Pj Wali Kota Pekanbaru berkaitan dengan campur tangan 'ras bulus'.

Ras bulus adalah oknum yang penuh intrik dan kepentingan, mulai dari misi politik daerah hingga misi politik nasional jelang 2024.

Untuk diketahui, dari sisi politik kekuasaan wilayah sudah seharusnya milik Golkar mengingat Gubernur Riau Syamsuar merupakan Ketua DPD I Partai Beringin.

Tiga nama yang diajukan Syamsuar untuk Pj Kampar dan tiga nama Pj Wali Kota Pekanbaru jika dikaitkan tentu memiliki asumsi kepentingan partai untuk menguatkan akar beringin jelang pilkada serentak dan Pilpres 2024.

Namun situasi politik nasional yang tidak kondusif, terlebih munculnya isu Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pelengseran Ketum Airlangga Hartarto turut memengaruhi politik daerah, khususnya Riau.

Kuat dugaan, gugurnya nama-nama yang diajukan Syamsuar untuk Pj Kampar dan Pj Wali Kota Pekanbaru ada campur tangan oknum-oknum tertentu yang bisa disebut sebagai 'ras bulus'.

Ras bulus diasumsi sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari banyak arah. Secara politik, tindakan itu dianggap sebagai upaya meredam kekuatan Golkar pimpinan Airlangga.

Namun dari sisi transaksional, jika jabatan tersebut memiliki unsur jual-beli, maka 'ras bulus' dipastikan menerima keuntungan besar dari keputusan Mendagri yang dipengaruhinya.

'Ras bulus' sebenarnya telah muncul sejak kemelut kekosongan Sekda Prov Riau usai ditinggalkan 'punggawa' Yan Prana Jaya yang terjerat kasus korupsi, bahkan terlibat dalam penjaringan pengganti YP.

Bersambung.....

Oleh Fazar Muhardi