RIAUBOOK.COM - Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan benar agar citra kepolisian di tengah masyarakat dapat berlahan pulih.

"Kami meminta dan sangat mengharapkan kepolisian bertindak adil dalam menangani perkara hukum, jangan tajam sebelah," kata Supriadi Bone selaku kuasa hukum di Pekanbaru, Riau, Kamis (28/4/2022).

Bone mengatakan itu berkaitan dengan penanganan hukum yang dilakukan oleh dirinya untuk klien Ehab Omar Saleh Ismael yang merupakan Warga Negara Yordania.

"Saya meminta Kapolsek Limapuluh melakukan proses hukum yang berimbang dan tidak tebang pilih," lanjut Bone.

Bone menjelaskan, perkara yang dihadapi kliennya itu berawal dari pertengkaran berujung perkelahian antara Ehab Omar dengan SN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau.

Perkelahian itu terjadi pada Kamis 17 Maret 2022 pukul 16.30 WIB di Jalan Sutomo Nomor 50, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru.

Dari peristiwa itu, demikian Bone, kedua pihak kemudian saling lapor. "Istri klien kami SD juga sudah melaporkan SN berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/III/2022/SPK/POLSEK LIMA PULUH/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU tertanggal 19 Maret 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap suaminya Ehab Omat Saleh Ismail," katanya.

Namun terhadap laporan polisi tersebut, kata Bone sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Sementar Laporan SN terkesan berjalan begitu cepat dan saat ini klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada Rutan Polresta Pekanbaru sejak 19 Maret 2022," katanya.

Upaya hukum tak berimbang itu kata Bone berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/32/III2022/Reskrim tertanggal 19 Maret 2022.

Atas penahanan tersebut, lanjut Bone, SD istri klien sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun hingga saat ini permohonan terbut belum dikabulkan oleh pihak Kepolisian Sektor Limapuluh.

Supriadi Bone, S.H, C.L.A., yang merupakan Pimpinan Kantor Hukum Supriadi Bone, S.H, C.L.A. & Group serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPC HAPI) Kota Pekanbaru beserta Timnya Muhammad Amin, S.H, dan Ronaldo Aldila, S.H dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum SD dan Ehab menyampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Limapuluh sangat tidak berimbang dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Dia katakan, seharusnya Kepolisian Sektor Limapuluh sebagai institusi penegak hukum haruslah memberikan contoh penegakan hukum yang baik dan benar kepada Warga Negara Asing yang berdomisili di Pekanbaru.

"Oleh karena itu kami selaku kuasa hukum sudah melayangkan Surat Resmi Nomor : 005/SP/SB & Group/IV/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal Permohonan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan tindak lanjut Laporan Polisi," kata dia.

Bone menjelaskan, pihaknya mendesak pihak Kepolisian Sektor Limapuluh untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi kliennya.

"Kami juga meminta pihak Kepolisian Sektor Limapuluh segera melakukan penetapan tersangka terhadap terlapor dan melakukan penahanan," katanya.

Selain itu Supriadi Bone juga menegaskan akan melakukan laporan secara internal terhadap Oknum ASN tersebut agar dilakukan proses hukum oleh internal kedinasanya. (ist/bone)