RIAUBOOK.COM - Ide hukuman mati bagi para koruptor yang diusulkan pemerintah hingga penegak hukum kerap hanya sebatas jargon politik, demikian Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai.

MenurutICW, pernyataan itu tak sejalan dengan keberpihakan pemerintah maupun penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi.

"ICW beranggapan, hukuman mati bagi pelaku korupsi sering kali dijadikan jargon politik bagi sejumlah pihak, entah itu presiden atau pun pimpinan lembaga penegak hukum misalnya, ketua KPK atau Jaksa Agung untuk memperlihatkan kepada masyarakat keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

"Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi," Kurnia menambahkan.

ICW mempertanyakan apakah hukuman mati bisa membuat para koruptor jera dan menekan angka korupsi di Indonesia?

Menurut ICW, justru efek jera terhadap para koruptor yakni dengan kombinasi hukuman badan, pemiskinan, denda dan uang pengganti yang tinggi, hingga pencabutan hak politik.

Lagi pula, menurut ICW, Kejagung memiliki catatan buruk dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kaya dia Kejagung tidak menuntut hukuman tinggi terhadap Pinangki, namun malah tuntutan rendah.

"Khusus untuk Kejaksaan Agung, masyarakat tentu masih ingat bagaimana buruknya kualitas penegakan hukum di Korps Adhyaksa ketika menangani perkara yang melibatkan oknum internalnya, misalnya,Pinangki Sirna Malasari. Saat itu, Kejaksaan Agung menuntut Pinangki dengan hukuman yang sangat rendah," kata dia.

"Dari sana saja, masyarakat dapat mengukur bahwa Jaksa Agung saat ini tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi," Kurnia menambahkan.

Sumber Liputan6