Riau Book - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum juga menuntaskan pengangkatan 100 CPNS honorer K2. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, belum berani menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

SPTJM merupakan syarat mutlak dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI yang harus ditandatangani oleh kepala daerah sebelum dilakukan pengangkatan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, Selasa (12/1/2016) di Pekanbaru, mengatakan, pihaknya berencana menyampaikan satu diktum ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Ini saya mau ke Jakarta, menyampaikan satu diktum lagi. Intinya kita ingin ada persyaratan berlapis yang dinilai memberatkan. Ini yang akan kita sampaikan lagi," kata Asrizal.

Akhir Desember lalu, sebenarnya kabar baik sudah berembus. Pelaksana Tugas Gubernur Riau disebut sudah bersedia menandatangani SPTJM untuk honorer K2. Namun ternyata, surat itu dikembalikan BKN. Karena diduga menggunakan format yang salah.

Dengan demikian, hingga saat ini SPTJM honorer K2 Pemprov Riau masih belum dikantongi BKN. Padahal sesuai dalam Surat Edaran MenPAN-RB tahun 2010 sudah tegas mengamanatkan SPTJM sebagai salah satu syarat wajib. Hal itu harus dijamin PPK dengan format dan redaksional yang ditetapkan BKN.

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau