Riau Book -Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tidak akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan pemufakatan jahat.

Novanto mengaku tidak takut akan panggilan itu, namun dia melihat kasus yang diusut kejaksaan itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Ngapain mesti takut? Tidaklah. Hanya kami berpendapat perkara itu tidak punya landasan hukum," ujar Kuasa Hukum Novanto, Firman Wijaya di Kompleks Mabes Polri, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan ada dua hal yang mendasari kliennya itu dipastikan tak akan memenuhi panggilan penyidik kejaksaan.

Pertama, Novanto menganggap rekaman percakapan antara dia, pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin merupakan bukti ilegal.

"Menurut UU Intelejen, perekaman itu hanya boleh dilakukan aparat penegak hukum serta intelejen. Artinya, penyelidikan tidak mungkin didasarkan pada bukti ilegal," ujar Firman.

Kedua, Novanto bersikukuh pemanggilan anggota DPR RI harus seizin Presiden Joko Widodo.Firman juga tidak dapat menerima alasan kejaksaan yang menyatakan dapat memanggil Novanto tanpa seizin Jokowi lantaran dalam pertemuan, Novanto tak dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.

"Tak adaabuse of functionyang Pak Novanto lakukan. Pertemuan itu, intinya, bukanlah jadi persoalan hukum kok. Tidak memenuhi unsur-unsur hukum," ujar Firman.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan penyidik akan memeriksa mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, pekan depan.Ia berharap Novanto yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Golkar memenuhi panggilan.

Novanto akan diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi melalui permufakatan jahat. Tindakan itu diduga dilakukan bersama pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. (kompas.com)