RiauBook - Kabar bagus bagi Anda yang ingin berkarier di pemerintahan, khususnya perpajakan. Pemerintah baru saja menyetujui penambahan hingga 10 ribu pegawai pajak baru yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, penambahan pegawai pajak diperlukan untuk mengisi besarnya pemenuhan sumber daya pajak ke depan. Besarnya target pajak tahun ini Rp 1.300 triliun, membuat pemerintah berfokus membangun badan baru khusus pajak, sehingga pelu mendapat dukungan struktur pegawai yang memadai. "Pada prinsipnya kami menyetujui," kata Yuddy, Selasa malam (17/2/2015), seperti dikutip dari tempo.co.

Saat ini lembaganya menunggu kesiapan teknis yang disampaikan Kementerian Keuangan, termasuk menyiapkan tahapan rekrutmen yang disesuaikan kesiapan anggaran yang akan digunakan. "Apakah tahun ini 30 persen dulu atau 50 persen dulu, sisanya tahun fiskal selanjutnya," paparnya.

Namun seiring berjalannya waktu pembentukan badan penerimaan pajak, Yuddy menegaskan proses rekrutmen pegawai pajak yang baru bisa dimulai pada semester pertama tahun ini. "Harus cepat lah, kita berkejaran dengan waktu dan target penerimaan," ungkapnya.

Saat disinggung apakah perlu membangun gedung baru, Yuddy menyatakan pemenuhan gedung baru belum menjadi prioritas, keberadaan petugas pajak ujar dia lebih utama daripada penyiapan sarana gedung baru. "Kalau membangun gedung baru kapan kerjanya, sementara target penerimaan pajak meningkat. kita manfaakan gedung yg ada, perangkat organisasinya kita setujui," paparnya.

Untuk mendukung hal itu, lembaganya tengah menunggu keluarnya peraturan presiden. (Perpres) yang akan digunakan sebagai payung dalam perekrutan tersebut. "Insya Allah dalam satu minggu ini, atau awal pekan depan rancangan Perpresnya akan kami ajukan ke presiden," ungkapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, lembaganya tengah menyiapkan satu sistem reward and punishment yang mengatur besaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai di badan baru tersebut. "Untuk mencapai target itu kita perlu berikan lebih banyak fleksibilitas organisasi pajak agar dia lebih mampu merespon apa kebutuhannya," ujarnya.

Selain itu, untuk kelengkapan badan lembaga baru, pemerintah segera melakukan revisi organisasi termasuk pola remunerasi seluruh pegawai pajak saat penganggaran di DPR disetujui. "Kita akan alokasikan cukup banyak. Kalo badannya itu tentu kita perubahan KUP yg sudah masuk ke baleg, mudah-mudaha selesai tahun ini," ungkapnya. (shs)