RiauBook - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan dua alternatif pelantikan kepala daerah.Usulan tersebut tercantum dalam rancangan peraturan presiden (perpres) yang tengah disiapkan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumarsono mengatakan dua alternatif yang disiapkan adalah dilantik serentak dan dua tahap. Jika dilantik secara serentak hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember 2015 lalu akan dilakukan pada Bulan Juni.

Sedangkan untuk dua tahap dilakukan di Bulan Maret dan Juni.Bulan Maret untuk daerah yang tidak ada gugatan di MK, Sedangkan Juni untuk daerah yang mengajukan gugatan di MK dan daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir April sampai Juni 2016.

"Itu persiapan surat resmi kita. Itu paling masuk akal. Itu kalau dua tahap. Kalau satu tahap yang paling masuk akal Juni karena masa jabatan paling terakhir," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Berkaitan dengan wacana mendagri yang menginginkan pelantikan dilakukan akhir Januari, menurutnya sulit direalisasikan. Sebab proses untuk pelantikan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pertama harus ada surat penetapan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Selanjutnya rapat paripurna DPRD untuk menyampaikan atau mengumumkan kepala daerah. Lalu hasil rapat tersebut untuk pelantikan bupati/walikota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan surat keputusan (SK) mendagri. Sedangkan untuk pelantikan gubernur disampaikan kepada mendagri untuk mendapatkan SK presiden.

"Total kurang lebih 28 hari. Jadi tidak mungkin dilaksanakan akhir Januari ini," jelas Dia.

Menurut dia, sebenarnya ini akan lebih baik jika dilantik secara serentak, urgensinya untuk pilkada selanjutnya.

"Bukan soal bulannya kapan. Tapi lebih yang penting serentaknya," pungkasnya.Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau