Riau Book - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Ace Hasan Syadzily, tak terima jika Mahkamah Partai Gokar yang dipimpin Muladi disebut ilegal.

Menurut dia, satu-satunya institusi di DPP Golkar yang eksistensinya belum berakhir adalah Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 tersebut.

"Nama-nama Majelis Mahkamah Partai Golkar ini disebut secara tegas dalam Putusan PN Jakarta Pusat dan Jakarta Barat serta disahkan dalam SK Kemenkumham tersendiri hingga terbit SK yang baru," kata Ace kepada Kompas.com, Rabu (6/1).

Hal tersebut disampaikan Ace menanggapi tudingan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, yang menganggap Mahkamah Partai Golkar ilegal.

Nurdin berpendapat, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, saat ini yang berlaku adalah hasil Munas Bali sehingga Mahkamah Partai Golkar hasil Munas Riau tak bisa lagi bersidang. Nurdin meminta Muladi tidak membuat kekisruhan baru.

"Justru yang membuat semakin kisruh itu Pak Nurdin Halid dengan menggelar rapat konsolidasi nasional di Bali dengan mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh," ucap Ace.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, para Ketua DPD I yang hadir menolak pelaksanaan munas sebelum tahun 2019.

Mereka juga menyepakati pemberian sanksi teguran kepada Ketua Dewan Pertimbangan Golkar hasil Munas Bali Akbar Tandjung yang terus mendorong pelaksanaan munas rekonsiliasi.

"Sudahlah, kita duduk bersama membicarakan penyelesaian dualisme ini dengan munas bersama. Jangan menegur dan menyerang para senior yang jelas-jelas telah berbuat banyak untuk Partai Golkar," ucapnya. (kompas.com)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau