RIAUBOOK.COM - Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Riau mengaku, hingga saat ini belum ada arahan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait rencana penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2018 mendatang.

"Itu kan yang tahu Pak Gubernur, memang agendanya itu pembagian tanah reforma agraria, yang masyarakat belum punya menjadi punya, tapi sampai saat ini kita masih belum tahu, kita menunggu aja," kata Kabid Pertanahan BPN Wilayah Riau, Abdul Azis kepada RiauBook.com, Selasa (27/11/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Azis mengatakan, TORA di Riau berjumlah lebih dari seratus titik dan tersebar di dua kabupaten, yakni Siak dan sebagian pelepasan kawasan hutan Indragiri Hilir.

"Jumlah pesertanya itu ada 10.000 warga yang menerima sertifikat, jadi satu warga itu mendapat satu bidang tanah," kata dia.

Lebih lanjut Azis mengatakan, satu bidang tanah yang nantinya dibagikan kepada masyarakat memiliki luasan yang rata-rata mencapai 2 hektar, "kurang lebih segitu, karena itu disesuaikan, dengan harapan ada pemerataan supaya rakyat bisa berpenghasilan yang layak".

"Arahan teknis kalau untuk itu sejauh ini belum ada, itu kan tugasnya Pak Gubernur, kan Pak Gubernur yang punya kerja, kalau BPN itu mungkin disuruh menyiapkan sertifikat ya kita siapkan, kita tinggal menunggu perintah aja, tapi secara makro Presiden ke sini kan sudah ada agendanya," demikian Azis. (RB/Dwi)