RiauBook - Kepengurusan DPP PPP kubu Djan Faridz minta Menkumham Yasona Laoly keluarkan SK partai berlambang Ka'bah.

Kedatangan pengurus tersebut, diwakili oleh Sekjen PPP, Dimyati Natakusumah. Dia menegaskan, bahwa pihaknya akan menagih janji Menkumham Yasona yang ingin mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP kubu Muktamar Jakarta.

"Kita mau tanyakan ke Kumham kalau memang mau mengabaikan ya ayo, berarti melanggar hukum kalau mengabaikan," ujar Dimyati di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (4/1/2015).

Dijelaskan Dimyati, sengketa kepengurusan PPP sudah clear dan mendapat jawaban secara hukum. Pasalnya, setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Sementara, lanjut Dimyati, kasasi MA menyatakan, kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuzy dianggap tidak sah. Oleh karena itu, Dimyati memint Menkumham melaksanakan kewajibannya mencabut SK kepengurusan PPP kubu Romi.

"Ini sengketa partai selesai atas putusan MA, maka (Menkumham) harus patuh. Ini negara hukum, enggak ada lagi alasan Kumham untuk mengabaikan," terang Dia.

Sebelumnya Jubir MA Suhadi menjelaskan, MA juga sudah memutuskan sengketa PPP. Kubu Suryadharma Ali (SDA) yang diwakili oleh Djan Faridz dinyatakan sah pimpin PPP. Putusan ini dipimpin langsung oleh Hakim Agung Imam Subechi, Irfan Fachrudin dan Supandi.

Dengan putusan ini, PPP muktamar Jakarta yang memilih Djan Faridz sebagai ketua umum dinyatakan sah. Sementara muktamar PPP Surabaya yang memilih Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dinyatakan tidak sah. Ojin

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau