RiauBook - WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang mengaku jika MKD kerap mendapat intervensi dari pihak luar, yang justru menggerus independensi.

Hal itu diungkapkan dalam sebuah acara diskusi yang dinisiasi oleh lembaga peradilan etik lainnya yaitu Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP) di Hotel Aryaduta, Jakarta kemarin

"Saya mau mengundurkan diri saja kalau situasi di MKD tetap seperti ini yang tidak independen," ujar Junimart.

Dijelaskan Junimart, bahwa anggota MKD yang merangkap masuk sebagai anggota komisi terkadang menghambat proses peradilan etik anggota dewan. Untuk itu, kata Dia, jika marwah MKD mau tetap terjaga dan masih bisa dihormati sebagai lembaga yang menjunjung etik, anggota MKD mesti mandiri.

"Anggota MKD baiknya hingga periodenya selesai harus tetap di MKD. Tidak boleh masuk ke komisi lain seperti apa yang terjadi sekarang," terangnya.

Dia pun menyinggung contoh dari kasus Setya Novanto. Belajar dariasalah tersebut, Junimart mengatakan persidangan etik di MKD sangat terintervensi oleh partai. Anggota MKD yang tidak mengikuti kemauan partai maka terancam dicopot keanggotannya.

"Itu pengalaman yang ada kemarin, itu fakta. Saya berharap dicopot dari pimpinan (MKD), tapi tidak dicopot juga," jelasnya.

Dirinya pun menambahkan, jika memang anggota MKD tidak boleh masuk dalam komisi, para anggota MKD baiknya diberikan fasilitas penunjang tersendiri seperti rumah dinas dan mobil layaknya pimpinan DPR. Hal tersebut dilakukan agar anggota MKD tidak bergantung dengan fasilitas-fasilotas yang diberikan oleh pihak-pihak yang mau mengintervensi. Tentu anggota yang ingin masuk menjadi anggota MKD harus melalui proses fit and propertest terlebih dahulu.

"Saran saya, kalau mau mandiri, berikan fasilitas yang lebih kepada mereka (MKD). Kasih rumah dan mobil seperti pimpinan DPR sehingga pimpinan DPR tidak bisa mengintervensi MKD. Pasalnya praktek yang ada sekarang ini selalu diintervensi," jelasnya.

Jika dibandingkan dengan DKPP yang juga menyelenggarakan persidangan etik, dalam kesempatan tersebut Junimart mengatakan tingkat independesi MKD cukup jauh tertinggal.

"Saya yakin DKPP masih bekerja secara etika dan tidak punya kepentingan macam-macam," jelasnya.

Kedepan, MKD diharapkan mendapat banyak pembenahan. Selain menjaga tingkat independensi, salah satu yang harus dibenahi ialah soal aturan sanksi sedang dan berat yang diberikan pada anggota dewan. Peraturan yang mengatur substansi sanksi pelanggaran sedang lebih tinggi daripada pelanggaran berat dinilai membingungkan.

"Draft tentang etika dan perwakilan sudah kita masukkan ke badan legislatif," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengungkapkan persidangan etik yang dilakukan di MKD menyedot perhatian publik yang besar. Menurutnya hal tersebut merupakan merupakan momentum agar marwah peradilan etik itu harus terjaga.

"Masyarakat Indonesia menonton kinerja MKD maka itu salah satu momentum mengingatkan komponen bangsa kita bahwa ide peradilan etika ini harus kita tata di Indonesia.  Agar etika berbangsa dan bernegara bisa kita terapkan untuk menopang sistem hukum yang kini sudah tidak bisa kita andalkan menjadi satu-satunya sistem untuk memperbaiki integritas berbangsa," tutur Jimly.

Secara garis besar DKPP maupun MKD memiliki fungsi yang hampir sama yaitu mengadili laporan dugaan pelanggaran kode etik. Bedanya DKPP menangani penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU sedangkan MKD menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR RI. Ojin