RIAUBOOK.COM - Pemberhentian Arsyadjuliandi Rachman yang hingga kini menjabat sebagai Gubernur Riau masih harus menunggu hasil paripurna DPRD Riau sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dan penerbitan Perpres pemberhentian secara terhormat.

Hal tersebut disampaikan kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Sudarman, Senin (13/8/2018) di Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Kata dia, surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu syarat pejabat negara sebelum mendaftar sebagai calon legislatif.

"Siapapun pejabat negara yang mencalonkan sebagai legislatif wajib mengajukan pengunduran diri," kata Sudarman.

Saat ditanya apakah SK pemberhentian itu dikeluarkan setelah Daftar Calon Tetap (DCT) atau sebelumnya, Sudarman mengatakan kalau itu merupakan kewenangan dari dewan, karena harus menunggu paripurna.

"Tapi yang jelas terhitung sejak DCT itu, maka kewenangan-kewenangan yang ada kepada gubernur sudah tidaparipurnai, sehingga jabatan gubernur akan diemban oleh wakil gubenur, apakah itu Plt atau PJ tergantung kepada pusat".

"Tapi yang jelas pemberhentian itu diparipurnakan, karena nanti H-1 sebelum pencoblosan kalau tak ada SK pemberhentian secara terhormat akan jadi masalah," demikian Sudarman. (RB/Dwi)