RIAUBOOK.COM - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi meminta agar dana perbantuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebesar Rp 49,5 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang disalurkan melalui Dinas LHK Provinsi Riau harus dipergunakan dengan jelas dan transparan.

"Kalau memang mau dibangun sumur bor untuk pembasahan lahan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ini harus diperjelas, jadi jangan ada kehebohan baru," kata Sekda.

Sekat kanal juga harus jelas lokasinya, tambah Sekda.

Menurutnya, efektivitas dari sekat kanal tergantung dengan lokasi, lokasi-lokasi yang memiliki tingkat rawan kebakaran lahan bisa menjadi prioritas.

"Ini juga mungkin bisa diperjelas," ujarnya.

Selain itu, pada pelaksanaan Revegetasi (penanaman kembali) yang nantinya juga akan dilakukan, Sekda mengimbau agar Dinas LHK bisa melakukan kordinasi dengan pihak terkait, khususnya soal status kepemilikan lahan.

"Diperjelas kordinasinya, status lahannya seperti apa dan punya siapa, pohon yang akan ditanam itu jenisnya apa," kata Sekda.

Sekda juga menilai, program pemberdayaan sosial ekonomi yang juga mendapat dana perbatuan merupakan terobosan kepada masyarakat.

"Bagaimana membangun perekonomian dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT), itu program yang sangat merakyat, bisa menciptakan daya beli masyarakat, tapi disisi lain arah kegiatan programnya digunakan untuk pencegahan, jadi sekali mendayung, dua pulau terlampaui, disampingnya menumbuhkan ekonomi, program itu juga bersifat pencegahan," demikian Sekda. (RB/Dwi)