RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ternyata tidak merekomendasikan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uanp (PLTU) Riau 1 di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemprov juga mengaku tidak dilibatkan terkait izin pembangunan PLTU tersebut, alasannya proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang gaweannya ada pada Pemerintah Pusat.

"Secara ketentuan kita tidak terlibat, baik dari izin atau rekomendasi, karena hal tersebut merupakan PSN," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman saat dihubungi, Selasa (17/7/2018).

Lebih lanjut Indra mengatakan kalau Pembangunan PLTU Riau 1 sepenuhnya menggunakan anggaran dari APBN dan melibatkan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pelaksanaannya.

"Kalau ditanya dibutuhkan atau tidak (PLTU Riau 1), pasti dibutuhkan, sebab dengan demikian cadangan energi listrik untuk Riau akan lebih memadai, untuk seluruh Riau dan Sumatra juga, jika sudah terkoneksi seluruhnya," kata Indra.

Seperti diketahui, pembangunan PLTU tersebut saat ini tengah terganjal masalah hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan telah menetapkan status tersangka terhadap Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Eni Maulani Saragih tertangkap tangan menerima Rp 500 juta yang diduga merupakan suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited untuk memuluskan kontak kerjasama pembangunan PLTU 35.000 Megawati tersebut.

KPK juga telah menetapkan status tersangka kepada Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kasus tersebut.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 milliar atau 2,5 persen dari nilai proyek pembangunan PLTU Riau I.

Hingga kini, KPK telah memeriksa 13 orang yang terlibat dalam dugaan suap PLTU Riau 1. (RB/Dwi)