RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau melauching Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkerlanjutan (TPB) atau Program Sustainable Development Goals (SDGs), Kamis (12/7/2018) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Rahmad Rahim mengatakan program tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan launching rencana aksi Nasional 5 Juni 2018 di Istana Negara.

"Alhamdulillah kita bisa mendahului dengan kabupaten/kota, tiga kabupaten sudah melaunching, yang lain mengikuti karena tinggal finishing saja lagi, yang sisanya 9 kabupaten lainnya terus kita dorong, cuma Bupatinya mungkin ada kesibukan lain, tapi kami yakin dalam satu atau dua minggu kedepan semua selesai," kata Rahmad Rahim kepada Wartawan.

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menghubungkan program SDGs tersebut dengan dokumen perencanaan daerah, sebab, jika program tersebut tidak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka akan mustahil bisa mendapatkan biaya dari APBD.

"Tapi alhamdulillah ini juga tidak hanya APBD, tapi juga ada Filantropi dari dunia usaha, alhamdulillah Dompet Duafa sebagai salah satu filantropi bersedia sebagai sumber dana percepatan pelaksanaan program SDGs ini," tuturnya.

Sejauh ini, kabupaten di Provinsi Riau yang telah selesai launching program tersebut baru Kabupaten Meranti, Pelalawan dan Indragiri Hilir.

"Kabupaten lain secara paralel sudah, tapi kurnag cepat saja, karena kita sudah lama mendesain ini," ujarnya.

Pihaknya juga menargetkan di akhir Agustus semua kabupaten/kota sudah memiliki rencana aksi SDGs tersebut.

"Ini satu-satunya di Indonesia yang selesai rencana aksi daerah," kata dia.

Lebih lanjut Rahmad Rahim juga mengatakan, perusahaan tidak ada paksaan bagi perusahaan untuk menjadi Donatur program tersebut, karena sudah ada filantropi dari Dompet Duafa.

"Misalnya program Pemprov Riau untuk Rumah Layak Huni (RLH), mungkin Dompet Duafa bisa bantu 200 unit RLH. Ini kan target program 5 tahun, bisa dipercepat 4 tahun kalau banyak sumber dana," demikian Rahmad Rahim. (RB/Dwi)