RIAUBOOK.COM - Adanya pemanggilan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pelalawan terhadap beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang diduga terkait melakukan pelanggaran tentang netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Didiplin PNS, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada serta UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang ASN, ditanggapi dingin Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Edi Suriandi saat ditemui Riaubook.com saat akan mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, Senin (21/05/2018).

"Menurut pendapat saya, tidak bisa menyalahkan mereka. Biarkan, karena sebelumnya sudah kita sampaikan agar tidak menghadiri undangan dari partai maupun organisasi underbow partai," ujar Edi.

Namun dengan sedikit kecewa Edi juga menyebutkan, hal ini seharusnya tidak terjadi bila ASN memahami apa yang sudah disampaikan terkait netralitas dalam Pilkada.

"Mereka itu seharusnya tidak diundang. Namun ada oknum-oknum di partai maupun organisasi underbownya yang tidak mengerti peraturan," jelas Edi seraya menambahkan, pihaknya sudah mengingatkan agar tidak menghadiri undangan kegiatan partai maupun juga organisasi underbow partai.

Untuk itu, Kepala BKP2D Edi Suriandi menyarankan kepada seluruh ASN yang dipanggil agar mematuhi pemanggilan oleh Panwaslu tersebut. "Ya dipatuhi saja, karena itu hanya sebuah undangan," sebutnya.

Terkait dengan sanksi terhadap ASN yang melanggar peraturan, Edi juga menyampaikan BKP2D akan melakukan verifikasi tingkat kesalahan. "Bagaimana kita mau salahkan mereka, kan mereka diundang. Namun begitu, kita akan verifikasi. Bila ada baru akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan," kata Edi mengakhiri. [RBC/ton].

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau