Riau Book -Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa bukan hal mengejutkan jika akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi kepada Ketua DPR Setya Novanto karena melanggar etika.

Menurut Pramono, MKD pasti memperhitungkan besarnya perhatian publik terhadap kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini.

"Tidak mengejutkan karena pemerintah menilai teman-teman di MKD pasti punya daerah pemilihan dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan ke depan," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/12).

Pramono mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap sidang MKD. Akan tetapi, pemerintah tidak ingin melakukan intervensi dalam proses yang berjalan.

"Kami juga mendengar bagaimanapun suara publik menjadi perhatian yang sangat serius dari teman-teman di MKD," ujarnya.

Dalam sidang putusan, mayoritas anggota MKD menilai Setya Novanto melanggar etika dan harus diberikan sanksi.

Sanksi tersebut berupa sedang dan berat, yang dapat berdampak pencopotan Novanto sebagai pimpinan DPR hingga anggota DPR.

"Artinya, apa yang menjadi harapan publik, keinginan masyarakat, itu bisa diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh teman-teman di MKD," ucap Pramono. (kompas.com)