RIAUBOOK.COM - Asisten II Setdaprov Riau Masperi mengatakan, pembangunan Trase Kereta Api Dumai - Bukit Kapur terkendala pada anggaran pembebasan lahan masyarakat, Rabu (21/3/2018).

"Pembiayaan untuk pembebasan lahannya itu tidak tercover pada pembiayaan PSN (Proyek Strategis Nasional)," kata Masperi kepada RiauBook.com di Kantor Gubernur Riau.

Masperi mengatakan, karena pembiayaan trase kreta api tersebut tidak masuk dalam PSN, maka pembiayaannya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni Kementerian Perhubungan cq Dirjen kereta api.

"Dengan adanya rasionalisasi anggaran kemarin itu, maka terasionalisasilah dana untuk pembebasan lahan yang ada di Dumai, karena itu diluar PSN," kata Masperi.

Kata dia, untuk pembebasan lahan tersebut dana yang dibutuhkan sekitar Rp 200 milar.

"Cuma yang ada itu hanya Rp 18 miliar, paling tinggi Rp 36 miliar kemarin itu, berarti kan tidak seluruh masyarakat yang lahannya terkena bisa kita bebaskan," kata Masperi.

Masperi menuturkan, saat ini masyarakat juga telah meminta ganti rugi terhadap lahan mereka yang masuk dalam proyek pembangunan trase tersebut.

"Masyarakat tidak ada masalah untuk pembabasan lahan ini, malah mereka sudah menuntut kapan ganti ruginya, kalau tidak mereka akan menjual lahannya kepada pihak lain, kalau sampai ini terjadi kan menjadi masalah baru bagi kita, maka dua, kalu anggaran ini tidak masuk dalam pembiayaan PSN, ini akan masuk dalam APBN perubahan mereka," demikian Masperi. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau