RIAUBOOK.COM - Sekertaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, saat ini Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau tinggal menunggu validasi di tingkat Kementerian.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RiauBook.com, Kamis (15/3/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Kata Sekda, Setelah berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Agraria dan Tata Ruang, tidak didapati masalah terkait KLHS tersebut.

"Saran beliau (Dirjen ATR) ya kita teruskan saja, artinya apa yang menjadi tugas kita telah kita selesaikan, terkait dengan tugas validasi mereka akan berkordinasi pada tingkat Kementerian," kata Sekda kepada RiauBook.com.

Seperti yang diketahui, Pemrov Riau telah melakukan Asistensi sebanyak tiga kali dalam penyelesaian KLHS tersebut, namun hingga kini masih belum mendapat persetujuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Riau Rahmad Rahim jug sempat mengadukan perihal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar bisa difasilitasi dalam penyelesaiannya.

"Kemendagri sendiri sudah menyurati pak, ke KLHK, Kira-kira bunyinya 'apa lagi ini' terhadap KLHS ini, berkali-kali kita sudah ekspos, dari setiap ekspos ada catatan tidak tertulis sebenarnya dari KLHK untuk menyempurnakan, sementara bagaimana kita menyempurnakan sesuatu yang tidak tertulis Pak," kata Rahmad dalam penyampaiannya kepada KPK saat acara Monitoring dan Evaluasi (13/3/2018) di Gedung Daerah, Pekanbaru.

Plt Gubernur Riau yang juga hadir pada acara itu turut menyambung keluh kesah yang disampaikan oleh kepala Bappeda Riau.

"RTRW kami tu pak, sakitnya tuh disini, satu diantara 34 RTRW di Indonesia sampai saat ini adalah Riau, bahasa Arab nya 'why not?' itu aja masalahnya, " kata Wan Thamrin. (RB/Dwi).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau