RIAUBOOK.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau kordias Pasaribu, mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perkebunan yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah telah disinkronisasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau yang sebelumnya telah disahkan.

"Ranperda, RTRW itu ada sinkronisasi, Ranperda inikan ada komunikasi terlebih dahulu dengan Kementrian, supaya tiap-tiap yang berhubungan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi," kata Kordias saat wawancara dengan RiauBook.com usai memimpin rapat Paripurna penyampaian hasil kerja Pansus terhadap tiga Raperda di kantor DPRD Riau, Senin (15/1/2017).

Kordias menegaskan bahwa Provinsi tidak menganut sistem kerajaan, dan dalam membuat keputusan harus dikomunikasinan dengan pemerintah pusat.

"Setiap Keputusan atau Peraturan yang ada di Daerah itu sudah kita jelaskan, bahkan ada yang bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, itu disesuaikan bahkan dibatalkan," kata dia.

Kata dia juga, dalam kaitannya terhadap RTRW, Ranperda Perkebunan tidak mengatur semua hal.

"Kalau RTRW kan mengatur Peta, Batas Wilayah, kalau inikan yang Perkebunannya mungkin bukan mengatur Petanya, tapi ruang lingkup, terus dimana saja, seperti apa izin kebun," Kordias menuturkan.

Selain itu, terkait dengan RTRW Riau yang telah disahkan DPRD Riau namun belum bisa dilaksanakan karena sampai sekarang mendapatkan persetujuan Kementrian Lingkungan Hidup, dirinya mengatakan bahwa tugas DPRD Riau masih belum selesai.

"Kalau peraturan itu kita sampaikan selesasi, setelah bermanfaat, itu baru dikatakan selesai, makanya legislatif inikan tugasnya pengawasan, artinya setelah dia buat diawasi juga, bukan berarti setelah Paripurna tugas kita sudah selesai, sampai bermanfaat, sejatinya seperti tujuan Perda itu," demikian Kordias (RB/Dwi).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau