RIAUBOOK.COM - Sepanjang 3 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan pajak negara tidak mencapai target alias shortfall.

Kegagalan ini salah satunya akibat maraknya praktik tindak pidana korupsi dengan modus pengemplangan pajak, berupa simbiosis saling menguntungkan antara wajib pajak dan aparatur pajak yang bermental korup.

"Data kami, 63 persen skandal pengemplangan pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan manipulasi laporan pajak dan atau meminta elite politik yang memiliki kekuasaan untuk melakukan lobi kepada aparat pajak. Sementara 37 persen skandal pengemplangan pajak dilakukan aparat pajak yang proaktif kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak," kata Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro melalui pesan elektronik kepada media, Selasa (9/1/2018).

Sebagai contoh, dia memaparkan data PT Asiana Lintas Cipta Kemang (ALC), perusahaan properti dengan Direktur Utama Loemoengga Haoemasan Salomons, yang memiliki tunggakan pajak 2008-2012 hingga mencapai Rp116.094.597. 396.

Berdasarkan audit investigasi Indonesian Club, PT ALC sampai tahun 2018 belum melunasi tunggakan pajaknya dan bahkan cenderung mangkir dari kewajibannya.

Ditengarai, PT ALC berani mengemplang pajak dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019, untuk mempengaruhi kebijakan kantor pelayanan pajak.

Loemoengga Haoemasan Salomons memiliki hubungan dengan istri dari Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Modusnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita di Juni 2016 proaktif melobi Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT ALC 2008-2012 sebesar Rp116.094.597.396. Patut diduga, hal itu bertujuan menghapuskan tunggakan pajak. Ini merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang membuat PT ALC belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang," kecam Gigih.

Lebih lanjut dia menerangkan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita jelas masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Praktik semacam ini justru telah menjadi benalu dan tentunya menjadi penghambat pembangunan.

Indonesian Club menegaskan akan terus memantau dan mendesak penuntasan skandal tersebut. Terlebih, pada 4 Januari 2018 kemarin telah melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT ALC yang terindikasi melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pimpinan KPK harus tegas dan cepat memulai langkah radikal penyelidikan dan penyidikan terhadap skandal yang diduga melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita tersebut. KPK harus berani mengambil langkah extraordinary agar skandal pengemplangan pajak yang melibatkan elite politik yang sangat merugikan negara tidak terjadi lagi di masa datang," pungkas Gigih Guntoro. (RB/ist)