RIAUBOOK.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau melalui kementerian Riset dan Pendidikan mengadakan kajian isu pendidikan, terkait anggaran dana pendidikan pada hari Kamis, (14/12/2017).

Forum kajian ini bertujuan untuk membuka wawasan, tentang bagaimana kondisi pendidikan saat ini terutama yang berkaitan dengan anggaran pendidikan.

Kajian ini dihadiri oleh Dedy Prianto selaku Menteri Riset dan Pendidikan, Benny Alidasril selaku Menteri Dalam Universitas, Fajar Muhammad selaku menteri Sosial dan Masyarakat, Aditya Putra Gumesa selaku Menteri Sosial dan Politik serta pengurus BEM Universitas Riau lainnya.

Ade hartati, M.Pd selaku anggota DPRD komisi E, yang menjadi pemateri dalam forum kajian ini menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional anggaran pendidikan ialah 20% dari APBN maupun APBD.

Anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 kurang lebih 10 Triliun, sedangkan anggaran pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 adalah 20% dari APBD. Maka anggaran pendidikan Riau adalah 1.955.042.858 Triliun.

Berikut Rinciannya:

1) Belanja Daerah : Rp. 1.955.042.858 Triliun (Ini tidak murni untuk pendidikan saja).

2) APBD : ada biaya tidak langsung (BTL) dan biaya langsung (BL)

Biaya Tidak Langsung (BTL) : Rp. 1.168.920.141 Triliun termasuk gaji dan tunjangan.

Sebagai mahasiswa maka berhak meminta pemerintah mensinkronkan regulasi yang berkenaan dengan infrastruktur, pengembangan kurikulum dan lainnya.

Biaya Langsung (BL) : Rp. 786.122.623 Triliun salah satunya adalah beasiswa.

"Anggaran untuk beasiswa kurang lebih adalah sebesar 50 milyar. Sebagai mahasiswa yang juga memiliki hak untuk mengawasi, maka hal ini harus dikawal jangan sampai beasiswa tidak cair kembali. Fakta dari 2 tahun belakangan ini, beasiswa Pemerintah Provinsi Riau tidak dicairkan disebabkan oleh rasionalisasi (pengurangan) anggaran. APBD ini masih dievaluasi oleh Kementerian dalam negeri, dan proposal beasiswa yang telah diurus oleh mahasiswa pada tahun 2016 dan 2017 akan cair pada tahun 2018," ujar Ade.

Ade Hartati, M.Pd juga mengatakan, bahwa "Yang harus menjadi pertanyaan ialah dari manakah datangnya uang sebesar Rp. 786.122.623 triliun ini? Silahkan di buat surat terbuka ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA). Pemerintahan di tingkat nasional juga cerminan pemerintah di tingkat daerah," jelas Ade.

Beasiswa Pemerintah Provinsi Riau yang sudah 2 tahun menanti dan tidak dicairkan ini akhirnya mendapatkan titik terang setelah pada pembahasan anggaran bahwa beasiswa Pemerintah Provinsi Riau tahun 2018 ini akan di cairkan dengan anggaran 50 milyar, diantaranya adalah beasiswa S1 Paud, Beasiswa Tamatan SLTA pada Perguruan Tinggi Negeri, Beasiswa Tamatan SLTA pada Perguruan Tinggi Nasional, Beasiswa Bidikmisi S1 untuk ekonomi kurang mampu. Puluhan ribu berkas mahasiswa yang telah mengajukan pencairan beasiswa Pemerintah Provinsi Riau ini, akan dicairkan pada tahun 2018 mendatang.

Ade Hartati berpesan kepada mahasiswa, agar tetap selalu memantau dan mengawali sehingga tidak terjadi lagi kejadian pada APBD-P 2016 dan 2017 dihapuskan.

Pada tahun 2019, beasiswa akan tetap ada dengan kembali melalui tahapan memasukkan bekas. Dedy Prianto selaku Menteri Riset dan Pendidikan BEM Universitas Riau berharap kepada seluruh mahasiswa Riau terkhusus untuk mahasiswa Universitas Riau untuk kritis dan selalu menjadi mitra sinergi dan kritis bagi pemerintahan.

Dedy pun berharap untuk sama-sama mengawal kebijakan beasiswa dan siap bergerak ketika hak mahasiswa dicabut. Kedepan, mahasiswa sebagai agen perubahan harus menjadi garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan publik yg tidak sesuai dengan penerapannya. (RB/yopi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau