Sejak menjabat sebagai Bupati Inhu pada periode pertama tahun 2005 lalu, Bupati Yopi telah menetapkan beberapa program pembangunan prioritas, diantaranya pembangunan bidang kesehatan dan sejak itu pula Bupati terus menggesa pembangunan bidang kesehatan, mulai dari penambahan tempat layanan kesehatan masyarakat seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas terutama peningkatan fisik, peralatan medis dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat di Pematang Reba yang telah berdiri megah, tak kalah dengan Rumah Sakit (RS) ternama di ibu kota maupun luar negeri.

Bahkan, baru-baru ini, RSUD Indrasari dinyatakan lulus akreditasi Perdana. Ke depannya, RSUD Indrasari menargetkan akreditasi Paripurna. Menuju ke sana, RSUD Indrasari saat ini sudah memiliki sejumlah peralatan canggih dan juga tenaga ahli yang mumpuni.

Penilaian untuk mendapat akreditasi tersebut diraih oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

"Menuju akreditasi paripurna kita akan terus meningkatkan pelayanan di RSUD Indrasari, mulai dari fasilitas hingga tenaga ahli," kata Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE dikonfirmasi terkait pelayanan RSUD Indrasari

Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh RSUD Indrasari saat ini adalah alat pencuci darah atau yang dikenal Hemodialisa.

Di RSUD Indrasari sudah terdapat empat alat pencuci darah. Untuk tahun 2018 mendatang sudah direncanakan untuk menambah empat unit lagi.

Selain itu, RSUD Indrasari juga memiliki alat CT scan dan USG empat dimensi. Untuk USG empat dimensi sudah dimiliki semenjak tahun 2016 lalu, namun muali difungsikan semenjak awal tahun 2017. Fungsinya adalah untuk melihat organ dalam, sehingga bisa diketahui ada kelainan atau normal. Meski saat ini alat tersebut banyak digunakan oleh pasien perempuan yang sedang hamil.

Kemudian, RSUD Indrasari juga memiliki alat Reversh Osmosis (RO). Alat ini memiliki alat teknologi pemurnian air.

Dengan menggunakan alat tersebut, maka RSUD Indrasari mampu mengolah dan menghasilkan air untuk dikonsumsi demi kebutuhan di RSUD Indrasari.

Kemudian, kualitas air yang dihasilkan bisa ditingkatkan.

Foto peralatan medis berteknologi tinggi milik RSUD Indrasari.

Sejak menggunakan alat tersebut, kebutuhan air sudah tercukupi bahkan berlebih dan hal ini menuntaskan satu masalah yang kerap dikeluhkan masyarakat tentang terbatasnya ketersediaan air bersih di RSUD.

Bahkan, RSUD merencanakan akan menjual air yang sudah dimurnikan dengan menggunakan alat RO tersebut. Namun, rencana itu masih memerlukan kajian terkait kebutuhan masyarakat Inhu. Selain itu rencana tersebut masih terganjal dengan Peraturan Daerah (Perda).

Untuk tenaga ahli sendiri, RSUD Indrasari saat ini sudah memiliki 20 dokter spesialis dari 11 bidang spesialis saat ini. Jumlah itu sudah termasuk dengan penambahan dokter spesialis, diantaranya adalah dokter bedah yang saat ini berjumlah dua orang, dua orang dokter radiologi, kemudian dokter forensik sebanyak satu orang, dan satu orang dokter spesialis paru.

Selain itu, RSUD Indrasari juga memiliki 10 ruang poliklinik yang terdiri dari, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan, poliklinik anak, poliklinik THT, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik syaraf, poliklinik umum, poliklinik akupuntur, dan poliklinik gigi. Kemudian untuk ruang perawatan di RSUD Indrasari saat ini terdapat tujuh ruang perawatan, antara lain ruang bedah, ruang ICU, ruang penyakit dalam, ruang anak, ruang kebidanan, ruang VIP, dan ruang perinatologi yang berfungsi untuk merawat bayi-bayi yang baru lahir. Tahun ini, RSUD Indrasari juga menambah sejumlah ruang baru, yakni ruangan penyakit dalam, ruangan paru, serta ruang syaraf.

Tahun 2018 mendatang, RSUD Indrasari berencana menambah gedung utama, gedung radiologi, dan gedung laboratorium. Sebab sementara ini, gedung utama RSUD Indrasari sebagian sudah digunakan untuk ruang poliklinik. Sementra terkait trobosan baru yang ada saat ini, RSUD Indrasari memiliki program pendafataran check up atau kontrol kesehatan bagi pasien rawat jalan lewat SMS. Hal ini tentunya akan mempermudah pelayanan bagi pasien rawat jalan.

Akreditasi Untuk Raih Kepercayaan Publik Menuju Inhu Lebih Sejahtera

Salah satu indikator kesejahteraan adalah kesehatan. Oleh karena itu Bupati Inhu, H Yopi Arianto, SE memprioritaskan bidang kesehatan, sesuai dengan visi "Menuju Indragiri Hulu Lebih Sejahtera 2021".

Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui visi misi "Indonesia Sehat 2020". Oleh karena itu mengikuti visi tersebut, sejumlah kebijakan Pemerintahan Bupati Yopi periode kedua ini menegaskan peningkatan pelayanan kesehatan baik dari segi program maupun fasilitas kesehatan. Salah satu yang paling gencar dilakukan saat ini adalah mendapatkan akreditasi Puskesmas.

Foto ruang tunggu RSUD Indrasari yang dilengkapi fasilitas nyaman.

Kabupaten Inhu saat ini memiliki 20 Puskesmas. Baru-baru ini, dua Puskesmas sudah diresmikan, yakni Puskesmas Kota Baru, Kecamatan Rakit Kulim dan Puskesmas Kota Medan, Kecamatan Kelayang. Berdasarkan data yang ada dari 20 Puskesmas yang ada di 14 Kecamatan di Kabupaten Inhu, delapan Puskesmas sudah terakreditasi yakni, Puskesmas Pangkalan Kasai di Kecamatan Sebrida, Puskesmas Sungai Lala di Kecamatan Sungai Lala, Puskesmas Kuala Cenaku di Kecamatan Kuala Cenaku, Puskesmas Sipayung di Kecamatan Rengat, Puskesmas Batang Gansal di Kecamatan Batang Gansal, Puskesmas Pekan Heran di Kecamatan Rengat Barat, Puskesmas Peranap di Kecamatan Peranap, dan Puskesmas Air Molek di Kecamatan Pasir Penyu.

Sementara sesuai dengan program pemerintah pusat untuk menuju Indonesia Sehat 2020 minimal satu kecamatan satu Puskesmas yang terakreditasi. Maka berdasarkan data yang ada, saat ini sudah ada delapan Puskesmas di delapan Kecamatan yang sudah terakreditasi. Inhu butuh enam Puskesmas lagi di enam kecamatan yang perlu terakreditasi. Di tahun 2018 mendatang, Pemkab Inhu mengajukan enam Puskesmas lagi yang akan diakreditasi, antara lain Puskesmas Lirik di Kecamatan Lirik, Puskesmas Batang Peranap di Kecamatan Batang Peranap, Puskesmas Kilan di Kecamatan Batang Cenaku, Puskesmas Sungai Parit di Kecamatan Sungai Lala, Puskesmas Rakit Kulim di Kecamatan Rakit Kulim, Puskesmas Kulim Jaya di Kecamatan Lubuk Batu Jaya.

"Kita melakukan akreditasi Puskesmas ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga independen terhadap mutu pelayanan kita," kata Bupati termuda di Riau tersebut.

Untuk sertifikat akreditasi itu nantinya dikeluarkan langsung oleh lembaga dari Kementrian Kesehatan yang disebut Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementrian Kesehatan RI. Namun menuju ke sana, terdapat sejumlah proses dan tahapan yang dilakukan diantara mulai dengan survey, penilaian dan juga pendampingan. Oleh karena itu, untuk pendampingan tersebut Pemkab Inhu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhu membentuk tiga tim.

Pada prosesnya, setelah survey dilakukan tim penguji akan memberikan masukan-masukan terhadap Dinkes Inhu. Selanjutnya Dinkes Inhu yang akan mendampingi masing-masing Puskesmas untuk melaksanakan masukan-masukan dari tim akreditasi tersebut. Melalui akreditasi tersebut, Puskesmas juga dituntut untuk meningkatkan mutu serta kinerja Puskesmas. Kinerja yang dimaksud bukan hanya segi pelayanan, namun juga termasuk pada perbaikan sistem administrasi dan manajemen Puskesmas. Sementara terkait fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas saat ini sudah tercukupi dengan baik. Bahkan diketahui saat ini Puskesmas di Inhu sudah memiliki ambulan masing-masing.

Terkait proses akreditasi tersebut, Dinkes Inhu juga melakukan pengawasan terhadap masing-masing Puskesmas. Oleh karena itu, setiap enam bulan sekali setiap Puskesmas Inhu harus memberikan laporan kepada tim pengawasan dan pendampingan dari Dinkes Inhu. Melalui laporan tersebut tim dari Dinkes Inhu melakukan kajian serta penilaian terhadap proses pembenahan yang dilakukan setiap Puskesmas tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pola kerja yang diterapkan kepada masing-masing Puskesmas, yakni Plan Do and Action. Sementara itu, untuk penilaian akreditasi sendiri dilakukan selama tiga tahun sekali.

Selain itu, Bupati Inhu juga memperhatikan kesehatan masyarakat Inhu baik secara individu maupun secara umum lewat program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan juga Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

"Kalau UKP, ditekankan bagaimana pasien itu dilayani dengan rasa nyaman," kata Yopi Arianto.

Sementara untuk dalam aplikasi UKM, Puskesmas harus menerapkan upaya preventif dan promotif atau dalam hal ini, Puskesmas lebih mengedepankan pencegahan. Perwujudan program tersebut adalah melakukan sosialisai Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan juga pembentukan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

Meski begitu, untuk mendukung terlaksananya program tersebut demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Inhu tetap dibutuhkan dukungan lintas sektoral. Dalam hal ini Yopi Arianto tetap mengedepankan soliditas antara lembaga dan berbagai elemen di tengah masyarakat. Sebab sosialisi kesehatan itu, juga tidak hanya dilakukan oleh orang yang ahli di bidang kesehatan namun juga melibatkan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Sehingga pesan-pesan tentang kesehatan dan sosialisasi program dari Dinkes Inhu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Terkait program jaminan kesehatan kepada individu masyarakat Inhu, Pemkab Inhu memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Melalui program ini, masyarakat secara umum Inhu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun untuk saat ini, sesuai dengan arahan dari pusat sebagian kepesertaan Jamkesda sudah ditransformasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui data yang diterima sebanyak 61.276 jiwa masyarakat Inhu di tahun 2017 sudah ditransformasikan dari Jamkesda ke JKN. Sememtara bila melihat data di tahun 2016 lalu, jumlah jiwa yang sudah ditransformasikan kepesertaanya semenjak tahun 2015, jumlahnya mencapai 46292 atau sudah bertambah sebesar 14984.

Melalui sejumlah program Dinkes Inhu, masyarakat Inhu saat ini bisa merasakan manfaat perlindungan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sejumlah program-program Dinkes Inhu juga berhasil membawa nama Inhu dikenal hingga ke tingkat Propinsi bahkan nasional. Baru-baru ini Pemkab Inhu melalui Dinkes Inhu baru meraih prestasi yang membanggakan baik di tingkat Propinsi maupun nasional. Untuk tingkat Propinsi sendiri, Dinkes Inhu meraih juara satu tingkat Propinsi lomba tanaman obat keluarga (TOGA). Bahkan Dinkes Inhu meraih penghargaan serupa di tingkat nasional pada tahun 2016 lalu. Untuk tahun 2017 ini, Dinkes Inhu tidak diikutkan ke tingkat nasional.

Pemkab Inhu juga meraih penghargaan dari Gubernur Riau setelah meraih juara satu pada verifikasi dan validasi data JKN. Selain itu, Pemkab Inhu juga meraih juara tiga kepatuhan pemberian bantuan iuran (PBI). Untuk diketahui Pemkab Inhu melalui Dinkes Inhu juga akan melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) melalui kegiatan ini, petugas kesehatan akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan terhadap kualitas kesehatan keluarga tersebut.

Program ini merupakan program nasional. Melalui pelaksanaan program tersebut, nantinya akan diketahui indeks kesehatan daerah hingga ke tingkat nasional. "Melalui program ini, bisa diketahui apakah satu keluarga mengalami sakit atau tidak. Apabila ada sakit maka akan segera diberikan penanganan," kata Yopi. Data yang diperoleh dari publik akan dimasukan ke dalam sistem yang dibuat oleh Kementrian Kesehatan RI. Sehingga melalui data-data yang ada bisa diketahui indeks kesehatan secara nasional.(adv)