Riau Book - Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjamin pengurusan Izin Lingkungan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah ini tidak dipungut biaya. Keluhan yang muncul dari pemohon izin, lebih disebabkan karena pengurusan Izin itu dilakukan melalui calo.

"Pengurusan izin lingkungan di BLH Kepulauan Meranti tidak dipungut biaya, karena memang belum ada Peraturan Daerah untuk memungut retribusi dari pengurusan izin itu. Kalau ada keluhan biaya mahal, itu pasti pakai calo, jadi jangan lewat calo," ungkap Kepala BLH Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Irmansyah MSi, di Selatpanjang, Rabu (2/11/2015).

Dikatakannya, dalam berbagai kesempatan, BLH Kabupaten Kepulauan Meranti terus mensosialisasikan menyangkut ketentuan izin lingkungan. Setiap permohonan izin yang diajukan, jika seluruh persyaratannya lengkap pasti akan segera diterbitkan.

"Izin yang keluarnya lambat disebabkan karena persyaratan dokumen yang diminta belum lengkap. Kalau semua syarat lengkap, pasti izinnya cepat diterbitkan," ujarnya.

Izin Lingkungan, terangnya, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau penanggungjawab usaha atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan kegiatan.

"Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan, agar dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan, dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan," terangnya.

Irmansyah menjelaskan, ada 4 kelompok Izin Lingkungan yang mesti diurus oleh pemilik tempat usaha, antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Kelola Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

"Izin Amdal, UKL-UPL dan SPPL mesti diurus sebelum usaha dijalankan. Sedangkan Izin PPLH bisa dibuat pada saat kegiatan usaha berlangsung. Kemudian Izin Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki dokumen lingkungan hidup yang dibuat oleh konsultan lingkungan yang punya sertifikasi penyusun amdal," jelasnya.

Kaban LH juga menambahkan, seluruh persyaratan dan item izin lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Izin Amdal dan Izin UKL-UPL mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2012, Izin SPPL mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 dan Izin PPLH sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009. (MC Riau)