RIAUBOOK.COM - Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau, Padli AR, menilai Pemerintah Provinsi Riau saat ini tidak serius dalam memajukan dunia pendidikan.

Menurut Padli AR, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kampus harus diperhatikan, terutama soal beasiswa, jadi kata Padli AR, Pemprov Riau harus mempersiapkan anggaran beasiswa mahasiswa di dalam APBD.

"Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Riau secara umum, khusus Biro Kesra harus serius mengurus segala persiapan penganggaran untuk alokasi dan hibah pendidikan," ujar Padli AR, saat berkunjung di kantor Riaubook.com, Selasa sore (17/10/2017).

Ditambahkan Padli AR, Biro Kesra juga harus selektif dalam menerima calon penerima beasiswa.

Soal dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Riau untuk bidang pendidikan yang dikabarkan telah 'dicoret', menurut Padli AR, itu merupakan persoalan sederhana. Ia menilai sebaiknya Kepala Biro Kesra Provinsi Riau mengundurkan diri jika tidak mampu bekerja.

"Ini hal sepele sebenarnya, kalau hal-hal kecil seperti ini tidak mampu bagusnya Kabiro Kesra meletakkan jabatanya saja," kata Padli AR yang juga mantan Presiden Mahasiswa Universitas Riau periode 2012-2013.

Padli AR meyakini jika saat sekarang ini masih banyak pejabat yang pandai bekerja dan peduli untuk beasiswa mahasiswa.

"Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang siap mengabdi di pemerintah Provinsi Riau ini," sebut Padli AR, pria 28 tahun kelahiran Desa Kelayang Indragiri Hulu.

Ditempat terpisah, Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Ahmad Hizaji kepadaRiauBook.comdi Pekanbaru mengatakan, sejauh ini data yang diberi oleh biro kesejahteraan rakyat belum lengkap karena persoalan administrasi dan teknis.

"Kalau Biro Kesra itu ada kelemahan, dan mungkin tidak bisa dilaksanakan karena 'by name by adressnya' itu belum ada, belum final, dan itu beresiko," kata Sekda Riau yang diwawancarai usai membuka Rapat Kesatuan Bangsa pada Selasa (17/10/2017) di Gedung Pemprov Riau.

Sebelumnya, Kepala Biro Kesra, Masrul Kasmy menyatakan pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk bantuan pendidikan di APBD-Perubahan 2017, namun pada saat pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, anggaran tersebut tidak jadi dianggarkan.

"Kalau data kami sudah ada, udah disiapkan, 'by name by adress', dan itu kan harus masuk dalam dokumen perencanaan, dalam KUA PPAS itu harus masuk dulu, setelah masuk KUA PPKS dibahas dengan dewan, ditetapkan, berapa alokasi masing-masing," kata Kabiro Kesra.(RB/yopi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau