RIAUBOOK.COM - Masyarakat Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir meminta kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar turun melihat langsung kondisi proyek pembangunan pengamanan pantai Kedabu Rapat yang kini mangkrak. Proyek tahun 2015 ini bernilai sekitar Rp3 miliar lebih.

Buyung, warga Desa Kedabu Rapat mengungkapkan perusahaan pengerja proyek hanya mampu menumpukkan batu beronjong di tengah pantai. Tidak disusun sebagaimana mestinya. Sehingga batu alam dengan nilai tiga miliar lebih itu, tidak lebih hanya beberapa onggokan saja.

Keberadaan onggokan batu tersebut belakangn hanya menjadi lokasi bertambatnya kapal-kapal nelayan tradisionil. Bagaimanapun kegagalan proyek tersebut dipastikan menimbulkan kerugian negara.

"Untuk itu kepada petugas KPK hendaknya turun ke lokasi pembangunan tersebut guna melihat dan menyaksikan secara langsung bentuk kinerja perusahaan," ungkapnya nada kecewa, belum lama ini.

Dilanjutkannya, masyarakat justru dibuat. Sebab walau kegiatan tersebut dinilai gagal namun pada tahun 2016 lalu proyek yang sama dan di lokasi yang sama diluncurkan.

Hanya saja pola kerjanya dengan pelaksanaan tahun 2016 tersebut kelihatan batu beronjong itu disusun. Namun bangunan itu dibuat persis berdekatan dengan onggokan batu beronjong pada pelaksanaan tahun 2015 sebelumnya itu.

Masyarakat juga meminta pekerjaan tahun 2016 lalu tersebut juga diaudit. Sebab panjang dan tinggi maupun lebar yang terdapat di lapangan tampaknya mencurigakan.

"Jangan-jangan volume pekerjaan tersebut juga tidak sesuai ketentuan," ungkap warga yang peduli terhadap pembangunan tersebut.

Kades Kedabu Rapat Sutrisno mengaku tidak kenal sama sekali dengan para kontraktornya maupun pengawas lapangan. Sebab, mereka hanya datang sekali saat menanyakan lokasi abrasi. "Lalu kita tunjukkan dan seterusnya mereka bekerja tanpa ada pemberitahuan apa-apa namun kita dengar tiba-tiba proyek sudah ditinggalkan begitu saja," ujarnya.

"Kita juga tidak tahu apa masalahnya. Yah begitulah kondisi faktanya di lapangan, kami juga tidak bisa berkata apa-apa, sebab sedikit pun aparat pemerintahan desa selama ini tidak pernah dilibatkan, jika ada proyek APBN atau proyek dari APBD Provinsi," tambahnya.

Wartawan pernah melakukan upaya konfirmasi ke kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III di Jl. Cut Nyak Dhien Pekanbaru terkait hal ini, tapi terkesan ditutup tutupi.

Untuk diketahui, proyek tersebut berasal dari Kemen PUPR- Direktorat Sumber Daya Air. Sumber dana APBN tahun 2015, Direksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air.(jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau