RIAUBOOK.COM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau Abdul Khair menilai ada aroma pemusatan kekuasaan di tangan Jokowi jika pemilihan rektor dipaksakan oleh presiden.

Abdul Khair mempertanyakan apakah niat presiden memaksakan kehendak untuk ikut memilih rektor ini arahnya ke otoritarianisme baru?

"Kalau ya, maka komunitas kampus dan masyarakat harus menolaknya," ujar Abdul Khair, ketika berbincang dengan Riaubook.com, di Pekanbaru, Jumat (2/6/2017).

Ditambahkan Abdul Khair, Kampus menurutnya harus dijaga sebagai pusat kegiatan akademis yang bebas dan netral dari kekuasaan.

"Kampus harus menjadi pemberi arah kemana bangsa dan negara ini akan menuju," sebut Abdul Khair, mahasiswa smester X jurusan Fisika Universitas Riau.

Dipaparkan Khair, ia menilai kampus bukanlah untuk mengabdi kepada penguasa, siapa pun penguasa tersebut.

Jadi, lanjut Khair, ketika rektor dipilih oleh presiden maka akan ada intervensi-intervensi yang akan terjadi, Semua sesuai kehendak penguasa.

"Serahkan saja kepada kampus untuk menentukan pemimpinnya (rektor)," tegas Abdul khair.

Abdul Khair berharap Jangan ada lagi intervensi di dalam kampus, apalagi untuk melanggengkan sebuah kekuasaan.

"Saya rasa ini bagian kepanikan yang terjadi pada penguasa hari ini," tutup Abdul Khair.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan statmen mengenai rencana pemilihan rektor langsung oleh presiden.

Kata Tjahjo Kumolo, niat presiden memilih langsung rektor kampus itu dikarenakan ingin merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta agar mempunyai komitmen sama dan mencegah adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi.

"Penentuan rektor ya selama ini oleh Dikti, hasil komunikasi kami dengan Mensesneg dengan bapak Presiden, Pak Mendikti, saya kira terakhir (penentuannya) harus dari bapak presiden," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan oleh Detik.com, Kamis (1/6/2017).

Tjahjo Kumolo juga khawatir masih ada gerakan-gerakan kritis dikampus yang patut dicurigai.

"Arahnya memang pak Mendikti minta ya, bahwa masalah bantuan, masalah kontribusi, masalah kerjasama, itu jangan dibedakan antara perguruan tinggi negeri dan swasta, karena apapun mereka juga punya program dan punya komitmen yang sama," imbuh Tjahjo. (RB/yopi).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau