RIAUBOOK.COM - Penambahan Pimpinan DPR menjadi 7 orang perlu dipertimbangkan kembali karena mendapat kecaman masyarakat, demikian mantan Ketua DPR, Agung Laksono.

Hal itu disampaikan Agung menanggapi usulan penambahan Pimpinan DPR menjadi 7 orang dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"Jangan sampai fraksi ini orientasinya tidak ke rakyat, tapi justru malah haus kekuasaan dengan mencari kursi pimpinan," kata Agung, dilansir RiauBook.com dari laman kompas, Minggu (28/5/2017).

Ia mengatakan, di era kepemimpinannya, Pimpinan DPR hanya berjumlah 4 orang. Dengan jumlah tersebut, ia merasa bisa bekerja secara optimal.

Politisi Golkar itu menilai, saat ini dengan jumlah Pimpinan DPR mencapai 5 orang justru produktivitasnya dalam menghasilkan undang-undang tergolong rendah. Sehingga, jika ingin ditambah, masyarakat menganggapnya bukan untuk perbaikan kinerja. Apalagi, Pimpinan DPR juga mendapatkan sejumlah hak protokoler seperti mobil dinas, rumah dinas, tunjangan, pengawalan, dan lain sebagainya. Hal itu tentu akan membebani APBN.

"Kalau ditambah jadi 7 berarti ada 6 wakil. Apa kerjanya? Apalagi MPR jadi 11. Mejanya kurang panjang itu. Jaman Pak Amien (Rais) 9 saja sudah uyel-uyelan. Dipertimbangkan masak-masak lagi lah ide penamnahan itu," kata dia. (RB/kpc)