RIAUBOOK.COM- Kepala Dinas Perindustian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti H Herman SE MT minta kepada para pengusaha APMS (Agen Penyalur Minyak Subsidi) yang beroperasi di Kepulauan Meranti agar memberikan laporan rinci terkait pemakaian setiap bulannya.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terkait distribusi dan penyebaran keberadaan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

Demikian disampaikan Herman kepada RIAUBOOK di Selatpanjang Rabu,(19/4/2017).

Herman mengaku sejauh ini ada beberapa pengusaha yang tidak rutin memberikan laporan distribusi yang dilakukan setiap bulannya. Pada hal itu menjadi bagian kewajiban perusahaan tersebut sehingga pemerintah dengan mudah melakukan monitoring.

Diakuinya ada beberapa APMS yang sama sekali tidak memberikan laporan kepada Disperindag sehingga kita juga merasa kesulitan untuk membuat laporan kepada instansi terkait secara berkala.

Selain itu ada juga APMS yang memberikan laporan tidak rutin. Hal ini juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan kebijakan. Untunglah beberapa waktu belakangan ini kejadian kelangkaan BBM sudah tidak pernah kita dengar lagi. Hal itu sejak beroperasinya dua SPBU yang beroperasi siang dan malam,"kata Herman.

Seperti diketahui, ada 6 pemilik APMS di Meranti yakni PT Mas Artha Sarana, CV Tujuh Bersaudara, PT Bumi Meranti Sejahtera, CV Usaha Sebati, PT Afiyoke Trinanda Sejahtera, dan UD Hendry Sukamto Halim.

Diakui Herman, belakangan masyarakat Meranti sudah senang dengan kehadiran 2 SPBU tersebut. Dimana harga jual BBM terutama premium bisa dibeli dengan harga standar dari pemerintah yakni Rp.6.450/ liter. Hal itu bisa tercapai setelah SPBU beroperasi di Selatpanjang,"sebut dia lagi.

Hal yang sama menurut Herman juga terasa kondusif terkait distribusi gas melon. Selama ini juga masyarakat tidak pernah mengalami kelangkaan terhadap kebutuhan gas ukuran 3 Kg itu. Sebab 4 agen semuanya menyalurkan gas sesuai dengan ketentuan. Sehingga kita juga jarang mendengar ada kelangkaan gas elpiji di Meranti.

Diakhir bincang-bincangnya berharap kepada seluruh pemilik ijin keagenan BBM dan BBG tersebut agar tidak melakukan spekulasi. Sebab jika itu terjadi maka pemerintah akan bertindak tegas,"pungkas dia.(RB/jos)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau