RIAUBOOK.COM - Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud mengatakan pemerintah saat ini sudah punya peraturan terkait pembiayaan pendidikan.

Salah satu isi dari peraturan itu adalah mengharuskan pemerintah daerah membuat regulasi soal pembiayaan pendidikan di wilayahnya.

Ini disampaikan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Jumat (7/4/2017) terkait maraknya laporan pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekolah-sekolah di Riau.

"Semua regulasi masalah keuangan, kalau sudah ditetapkan oleh Pemda, itu kita tidak bicara lagi soal pungli, karena regulasinya jelas," kata Hamid Muhammad.

Yang tidak jelas (termasuk pungli-red), lanjut Hamid adalah sekolah yang dengan keputusannya sendiri memungut pembiayaan pendidikan yang sebenarnya diatur dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau BOS daerah.

"Agar ke depan tidak ada lagi pungli, maka semua pengeluaran sekolah, berapa jumlahnya itu harus ada regulasinya," kata dia.

Sehingga dengan regulasi itu, dapat diketahui, kalau memang ada pungutan berapa besaran dan maksimal pungutannya.

"Tapi yang jelas, siswa yang tidak mampu itu harus dibebaskan (dari biaya pendidikan-red)," katanya.

Tapi peraturan ini hanya untuk sekolah negeri, tidak untuk sekolah swasta dan terbatas pada tingkat SMA/SMK. Sementara untuk SD dan SMP tidak dibenarkan lagi ada pungutan.

"Tapi kalau ada orang yang ingin menyumbang (untuk SD dan SMP-red) itu boleh, tidak dilarang," katanya. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau