Riau Book - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pelaksanaan program dana desa yang kali pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak membantu masyarakat desa. Dana desa telah dimanfaatkan dari pemanfaatan badan usaha desa (BUMDesa), infrastruktur desa, hingga wisata desa.

"Bahkan ada desa yang kantor desanya lebih bagus dari kantor kecamatan, karena sudah bisa memunyai pendapatan sendiri dari dibukanya badan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Ini yang kita harapkan pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat," ujar Menteri PDT, Eko Putro Sandjojo, Senin (28/11/2016).

Hal itu juga pernah disampaikan kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan memantau  langsung pemanfaatan dana desa di Desa Pabentengang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/11). Ia mengaku kedatangan Presiden ingin memastikan manfaat langsung dari dana desa, lantaran rencananya dana desa akan terus dinaikkan setiap tahunnya.

"Saat rapat terbatas, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa Program Dana Desa ternyata berdampak luar biasa bagi masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur dari dana desa sangat membantu. Bahkan sudah terlihat hasil manfaatnya bagi ekonomi di perdesaan," ujar Menteri Eko.

Menteri Desa menjelaskan, akan terdapat kenaikan dana desa pada tahun 2016 dana desa sebesar Rp46 triliun, kemudian tahun 2017 akan dinaikan menjadi Rp60 triliun, dan pada tahun 2018 akan ditambah lagi sekisaran Rp120 triliun.

"Ini angka kenaikan yang cukup besar dan sudah pasti hasilnya untuk pengembangan dan ekonomi desa juga cukup menjadi desa yang lebih maju lagi," terangnya.

Ia pun meceritakan, satu hari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo, Menteri Desa menyambangi kesiapan masyarakat Desa Pabentengang. Menyambangi kantor desa, bertemu dengan pengurus BUMDesa, dan masyarakat setempat, hingga berdialog dengan para pekerja yang sedang membangun dan memperbaiki drainase desa.

Desa itu mendapat dana desa dari APBN sebesar Rp667 juta, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Maros tahun 2016 sebesar Rp1,06 Miliar. Jumlah ini untuk dana desa peruntukkannya yakni pembangunan atau perbaikan drainase, jalan lorong dan perintisan jalan. Menteri Eko mengatakan, BUMDesa yang dikelola masyarakat cukup baik. 

"BUMDesa di sini (Pabentengang) berhasil membangun bak air yang peruntukannya bagi masyarakat," jelasnya.

Dari penampungan air itu, dapat memenuhi sedikitnya 800 KK di Pabbentengan yang selama ini kerap kesulitan air bersih. Ternyata, kata Menteri Desa, air di sekitar masyarakat tersebut air tanah yang asin.

"Tapi dari penampungan bak air itu yang dibangun dari dana desa, adalah air bersih," terang menteri.

Untuk program prioritas nanti, Menteri Desa mengatakan, embung atau sarana penampungan air hujan wajib ada untuk keperluan pengairan desa. Selain embung, juga harus ada BUMDesa.

"Sisanya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Embung desa itu, kata Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, memberikan banyak manfaat bagi kemajuan desa.  Pembangunan embung bukan menjadi persoalan yang sulit bagi desa dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa.

"Embung itu kan bisa buat irigasi, perikanan, sektor pariwisata juga bisa. Dibuatkan tempat pemancingan, tempat-tempat makan, dan lainnya. Sehingga benar-benar adanya embung, pendapatan masyarakat di sektor pertanian khususnya, bisa menjadi dua kali lipat," ujarnya.

Sementara, untuk infrastruktur sudah terbangun, maka sisa penerimaan dana desa pada tahun mendatang bisa menyokong pemberdayaan ekonomo masyarakat, seperti memberikan pelatihan usaha.

"Ke depan nanti, Dana Desa itu bukan sebagai sumber pembangunan desa, melainkan menjadi pengungkit pembangunan ekonomi desa," pungkas Menteri Eko. (OJIN)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau