Riau Book - Bupati Kampar Provinsi Riau Jefry Noer mengatakan lahan yang diterlantarkan oleh pemiliknya akibat terbakar hingga menghasilkan polusi asap akan disarankan disita untuk negara sebagai bentuk meminimalisasi peristiwa kebakaran lahan gambut di daerah ini.

"Sesuai dengan amanat undang-undang tentang agraria, seharusnya tanah yang dimiliki itu dikelola dan dijaga. Jangan diterlantarkan begitu saja hingga akhirnya terbakar," kata Jefry kepada pers di Kampar, Rabu (9/9/2015).

Ia mengatakan, selama ini lahan yang terbakar di Kampar atau daerah lainnya di Riau adalah lahan-lahan tidur milik masyarakat maupun perusahaan yang tidak dijaga atau tidak dikelola.

Setelah terbakar, lanjut dia, pemiliknya kemudian "menghilang", lari dari tanggung jawab dan sepantasnya lahan tersebut disita untuk negara.

"Untuk menjalankan hal tersebut, nanti akan dibentuk peraturan daerah. Jadi perangkat desa dan pihak kecamatan segera melakukan pendataan atas lahan tarbakar di daerahnya masing-masing," katanya.

Menurut Jefry, untuk mengatasi persoalan kebakaran lahan dan polusi asap yang terjadi sepanjang belasan tahun ini harus dengan ketegasan.

Tidak ada lagi toleransi, demikian Jefry, baik itu masyarakat maupun perusahaan harus diberikan sanksi tegas jika lahannya terbakar, terlebih sengaja dibakar.

Peristiwa kebakaran hutan dan bencana kabut asap telah melanda sejumlah wilayah kabupaten/kota di Riau sejak beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan dari instansi resmi, telah ribuan hektare lahan yang rata-rata merupakan rawa gambut terbakar hingga menghasilkan polusi asap pekat.

Bencana itu kemudian mengganggu berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi dan kesehatan secara massal.

Dilaporkan oleh instansi resmi, ada ratusan sekolah di berbagai daerah di Riau yang terpaksa diliburkan, aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru beberapa kali terhenti, dan ada ribuan jiwa terkena berbagai penyakit akibat polusi asap. (fzr)